Harga Cabai Merah di Sumut Tinggi Meski Produksi Cukup, Aripay Kritik Satgas Pangan

Kitakini.news - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Dr Aripay Tambunan, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pangan, khususnya dalam menangani lonjakan harga Cabai Merah yang terjadi di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Apresiasi Penutupan Izin 28 Perusahan, Yahdi: DPRDSU Akan Kawal Audit Izin Pemanfaatan Lahan
• Yahdi: Pengembalian TKD Rp1 T Percepat Pemulihan Pasca Banjir-Longsor
• Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan, Luas Konsesi Capai 1 Juta Hektare

Menurut Aripay, tingginya hahargCabai di pasar saat ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan distribusi komoditas oleh instansi terkait, meskipun produksi di daerah sebenarnya mencukupi.

Begitupun, Aripay mengaku tidak mempersoalkan intervensi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melalui 3 BUMD untuk mengimpor Cabai Merah dari Pulau Jawa sebanyak 50 Ton ke Sumatera Utara.

Arifah menganggap, tingginya inflasi yang disebabkan oleh salah satunya dari Cabai Merah karena hasil produksi yang ada di Sumut sempat keluar daerah sehingga kebutuhan di dalam provinsi menjadi berkurang dan menyebabkan harga melambung tinggi.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar awal pekan ini, Aripay menyebut bahwa kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam tata kelola distribusi pangan di daerah.

Politisi Partai Gerindra ini juga menilai Satgas Pangan belum menjalankan fungsinya secara optimal untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, seperti Cabai Merah.

"Kalau produksi Cabai di Sumatera Utara itu cukup, kenapa bisa harga tetap tinggi? Ini bukan semata soal panen atau gagal panen. Ini soal pengawasan distribusi, soal siapa yang pegang kendali di pasar. Di situlah seharusnya Satgas Pangan hadir," tegas Aripay.

Ia menambahkan bahwa disparitas harga yang terjadi kerap disebabkan oleh lemahnya intervensi pemerintah dalam rantai pasok. Tak jarang, komoditas seperti cabai merah justru "keluar daerah" lebih dulu, untuk kemudian kembali masuk dengan harga tinggi. Skema distribusi yang tidak terkendali inilah yang menurutnya membuat masyarakat terus menjadi korban harga mahal.

Selain itu, Aripay juga menyoroti absennya sistem perlindungan terhadap petani dalam bentuk asuransi pertanian.

Ia menyebut, ketika harga jatuh atau terjadi gagal panen, para petani tidak memiliki jaring pengaman yang memadai, sementara di sisi lain pemerintah lamban dalam mengambil langkah konkret.

"Harus ada mekanisme proteksi bagi petani, terutama untuk komoditas pangan strategis. Kalau tidak ada asuransi, siapa yang lindungi mereka ketika gagal panen atau saat harga anjlok? Pemerintah harus hadir, jangan lepas tangan," imbuhnya.

Dalam konteks kebijakan ketahanan pangan, Aripay juga menilai perlu ada upaya pembenahan secara menyeluruh, tidak hanya pada level produksi, tetapi juga dalam hal distribusi, logistik, dan pengawasan pasar.

Menurutnya, ketahanan pangan bukan sekadar soal stok atau panen, tetapi bagaimana negara bisa menjamin harga terjangkau bagi rakyat dan tetap menguntungkan bagi petani.

Ia pun mendorong agar pemerintah provinsi bersama stakeholder terkait segera membentuk tim kerja yang lebih fokus dan aktif dalam menangani masalah ini.

Aripay menyebutkan bahwa struktur organisasi seperti Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan berbagai operasi pasar seperti Koperasi Merah Putih belum berjalan maksimal dalam menangani lonjakan harga pangan.

"Kita perlu tim yang bisa langsung bekerja di lapangan, yang tahu situasi real. Bukan hanya di atas kertas. Jangan sampai ketahanan pangan ini jadi jargon saja, tapi rakyat tetap susah beli Cabai, beli Bawang," pungkasnya.

Aripay juga mengingatkan pentingnya data yang akurat dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal importasi komoditas. Untuk beberapa produk seperti bawang, ia mengakui bahwa kebutuhan dalam daerah Sumut belum mencukupi sehingga impor bisa menjadi pilihan rasional. Namun untuk komoditas seperti cabai, ia menegaskan impor seharusnya tidak terjadi jika distribusi lokal berjalan baik.

Sebagaimana diketahui ada lima kawasan di Sumatera Utara sebagai kawasan sentra komoditas Cabai Merah yakni Kabupaten Karo, Simalungun, Batubara, Dairi dan Tapanuli. dari 5 sentra komoditas tersebut menurut catatan mulai Januari hingga Oktober tahun 2025 produksi Cabai Merah 200.997 Ton.

Sementara kebutuhan untuk masyarakat Sumatera Utara 101.333 Ton. Berarti ada surplus 99.665 Ton. Lalu mengapa harga Cabai Merah mahal padahal stoknya masih banyak. Kuat dugaan karena sebelumnya sudah disalurkan ke daerah lain.

Kritik ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah provinsi dan pusat agar segera membenahi sistem distribusi dan pengawasan pangan di Sumatera Utara, khususnya menjelang akhir tahun di mana kebutuhan masyarakat meningkat dan potensi lonjakan harga makin tinggi. (**)