APBD 2026, Aswin: Pembangunan Harus Berpihak Kepada Rakyat

Kitakini.news -Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), H Aswin Parinduri menegaskan pentingnya pembangunan yang berpihak pada sektor dasar seperti kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur pendukungnya.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Akan Dalami Info Uang Pemprovsu Ngendap Rp 3,1 T di Bank
• Rayakan HUT ke-61, Golkar Padangsidimpuan Gelar Gotong Royong Bersihkan Masjid
• Kornas Re-LUN Desak Presiden dan KPK Usut Dugaan Penyimpangan di PLN

Dalam pernyataannya kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (21/10/2025), Aswin juga menyoroti tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan hanya soal pembangunan fisik semata, melainkan bagaimana pembangunan itu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama petani dan warga di daerah-daerah tertinggal.

Menurut Aswin, infrastruktur pertanian seperti irigasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di berbagai wilayah Sumatera Utara.

"Kita bicara ketahanan pangan, tapi irigasi kecil saja tidak terpelihara. Banyak lahan kosong yang belum dimaksimalkan untuk bertani. Ini pekerjaan rumah kita bersama," beber wakil rakyat dari Dapil Sumut VI meliputi kawasan Tabagsel ini.

Aswin menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata soal jalan tol atau jembatan besar, tetapi juga harus mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan.

Dalam hal ini, Aswin berharap besar kepada Pemerintah Pusat dan provinsi untuk lebih fokus terhadap pembangunan yang merata dan menyentuh akar masalah.

"Sekarang ini, banyak daerah yang secara fiskal sangat terbatas karena transfer dari pusat makin dikurangi. Anggaran yang ada hanya cukup untuk biaya administrasi pemerintahan, tidak bisa membangun. Harusnya di sinilah provinsi turun tangan langsung," tegasnya.

Aswin menilai, provinsi bisa langsung turun melakukan pembangunan tanpa harus membebani daerah dengan birokrasi yang rumit.

"Enggak usah pakai kartu, enggak usah transfer uang ke daerah. Langsung saja provinsi yang bangun. Jadi uang tetap berputar, pembangunan tetap berjalan," ungkapnya.

Politisi asal Mandailing Natal ini juga mencontohkan berbagai aspirasi yang diterimanya saat melakukan reses ke berbagai daerah. Hampir semua menyuarakan kebutuhan yang sama: irigasi dan jalan.

Ia menyoroti irigasi Batang Gadis yang merupakan proyek APBN, namun belum optimal fungsinya.

"Masih perlu normalisasi sekitar 9 Kilometer agar bisa dimanfaatkan. Di sana ada sekitar 5.000 Hektare lahan yang belum digarap maksimal karena irigasinya belum berfungsi baik," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan jalan di daerah seperti Padang Lawas (Palas) dan Kota Padang Sidimpuan yang merupakan tanggung jawab provinsi.

Salah satunya adalah jalur vital dari Jembatan Merah ke Simpang Gambir, yang menurutnya menjadi jalur utama angkutan CPO dan hasil-hasil pertanian.

"Kalau jalannya rusak terus, berapa kerugian pengusaha? Ini kan juga berdampak ke pendapatan daerah. Jadi perbaikan jalan itu penting untuk mendukung ekonomi lokal," terangnya.

Meski banyak tantangan, Aswin menyatakan dirinya tetap optimis. Ia yakin dengan kerja keras dan strategi pembangunan yang tepat sasaran, percepatan ekonomi di Sumatera Utara bisa terwujud. Termasuk melalui optimalisasi pendapatan daerah seperti dari pajak kendaraan bermotor.

"Hitungan kendaraan di Sumatera Utara hampir 10.000 unit dari roda dua sampai roda empat, tapi yang masuk ke PAD hanya sekitar Rp1,8 Triliun. Ini kan perlu kajian serius agar bisa dimaksimalkan," pungkasnya.

Aswin berharap Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bisa lebih sinkron dan proporsional dalam membangun.

Menurutnya, pembangunan harus berimbang dan tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah.

"Bukan berarti kita iri terhadap daerah lain, tapi mari kita buat keseimbangan agar semua daerah bisa maju bersama," tandasnya. (**)