Harga Pupuk Melambung di Taput dan Tapteng, Manaek Hutasoit Desak Pemerintah Turun Tangan

Kitakini.news - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Manaek Hutasoit, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan mahal dan langkanya pupuk bersubsidi di wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Utara (Taput). Kondisi ini dinilai telah menyulitkan kehidupan petani dan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan.

Baca Juga:

• Rayakan HUT ke-61, Golkar Padangsidimpuan Gelar Gotong Royong Bersihkan Masjid
• Ratusan Massa FORMAS Desak Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa Sejak 2017
• Soal Kasus Lahan PTPN I, Subandi Desak Kejatisu Usut PT Ciputra Land

Kepada wartawan melalui sambungan telepon WhatsApp dari Medan, Jumat (17/10/2025), Manaek mengungkapkan bahwa harga pupuk Phonska di beberapa desa sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Di Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Tapteng, harga satu sak pupuk Phonska sudah mencapai Rp180 Ribu. Sementara di Desa Sibandang dan Papande, Kecamatan Muara, Taput, harganya Rp155 Ribu per sak. Ini sudah sangat memberatkan petani," ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Selain harga yang melambung, kelangkaan pupuk juga menjadi persoalan serius. Manaek menyebut adanya dugaan bahwa sejumlah kios dan distributor melakukan penjualan pupuk tidak sesuai alokasi, bahkan diduga menjual ke wilayah lain dengan harga lebih tinggi. Hal ini, menyebabkan pasokan untuk petani lokal menjadi terbatas dan sulit diakses.

"Banyak masyarakat mencurigai adanya permainan di tingkat distributor. Ini perlu segera ditelusuri. Jangan sampai pupuk bersubsidi yang seharusnya meringankan beban petani justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin meraup untung besar," tegasnya.

Dengan sulitnya akses terhadap pupuk dan harga yang makin mahal, Manaek khawatir petani tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tanamannya. Jika hal ini dibiarkan, bukan hanya petani yang merugi, tetapi ketahanan pangan daerah juga bisa terancam.

"Pupuk adalah kebutuhan pokok dalam pertanian. Tanpa pupuk, tanaman tidak bisa tumbuh maksimal. Ini akan berujung pada gagal panen dan menurunnya pendapatan petani. Kalau petani merugi, siapa yang mau bertani lagi? Bagaimana kita bisa bicara soal swasembada dan kesejahteraan petani?" ungkap wakil rakyat dari Dapil Sumut IX yang meliputi Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Taput, Tapteng dan Kota Sibolga ini.

Melihat kondisi ini, Manaek meminta perhatian serius dari semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret.

Ia juga mendesak agar dilakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi, serta memastikan penyalurannya tepat sasaran sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

"Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat petani. Kita minta Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Sumut, dan pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah cepat. Kalau perlu, libatkan aparat penegak hukum untuk mengusut distribusi pupuk yang menyimpang. (**)