Sutarto Minta Pemerintah Atasi Masalah Banjir di Sumut

Kitakini.news - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan kabupaten/kota diminta mengambil langkah strategis dan komprehensif untuk mengantipasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya bencana banjir dan longsor di musim penghujan saat ini.

Baca Juga:

• Harga Pupuk Melambung di Taput dan Tapteng, Manaek Hutasoit Desak Pemerintah Turun Tangan
• Soal Kasus Lahan PTPN I, Subandi Desak Kejatisu Usut PT Ciputra Land
• Aripay Tambunan Minta Pembagian Kue Pembangunan Sumut 2026 Proporsional dan Adil

"Langkah strategis harus segera diambil Pemprovsu dan kabupaten/kota, agar persoalan banjir yang terjadi setiap tahun ini tidak terjadi lagi," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dr Sutarto M.Si kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (16/10/2025).

Menurut Sutarto, upaya mitigasi dan pengendalian banjir saat ini merupakan prioritas utama yang harus dilakukan. Seiring dengan peningkatan curah hujan yang terjadi khususnya di Sumut, termasuk Kota Medan yang beberapa hari terakhir ini mengalami Banjir.

"Langkah preventif dan upaya mitigasi ini untuk mengurangi risiko dan dampak negatif bencana banjir melalui tindakan fisik dan non-fisik, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan tanggul penahan banjir, penanaman pohon, pembersihan saluran air, tentu langkah- langkah strategis tersebut harus dibarengi dengan skema penganggaran optimal yang tertuang dalam APBD," beber Politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Sutarto, banjir seolah menjadi persoalan klasik akibat minimnya langkah mitigasi pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana banjir yang cenderung sporadis dan tidak konprehensif.

Masih kata Sutarto, pada sebagian daerah di Sumatera Utara mengalami banjir kiriman dari daerah pegunungan, hal ini diperparah dengan kondisi drainase di perkotaan yang semakin buruk.

"Juga perlu digalakkan sistem 'Early Warning System' pada sungai-sungai dan titik yang rawan banjir sehingga warga masyarakat bisa mengantisipasi secara dini," jelasnya.

Sutarto juga mendorong pengerukan sejumlah sungai yang telah dangkal akibat penumpukan sendimen lumpur dan pasir.

"Kegiatan ini tentunya lintas koordinasi, baik pemda, pemprov dan BWS yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat," tambahnya.

Tak hanya itu, Sutarto juga meminta BPBD Sumut dan seluruh pihak terkait, agar pro aktif mengantisipasi terjadinya longsor terutama di titik-titik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten.

"Upaya deteksi dini, juga dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi masyarakat hingga tingkat desa, dengan melibatkan aparatur desa. Jika ada bencana, segera melaporkannya ke instansi berwenang," terangnya.

Sekretaris PDI Perjuangan Sumut itu juga meminta untuk memperkuat koordinasi antara Pemprovsu, Pemkab/Pemko, BPBD, Polri, TNI dan masyarakat, agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan dengan baik.

Dikatakan Sutarto, langkah mitigasi tersebut harus menghasilkan turunan kebijakan yang seirama, sebagai bagian dari sinkronisasi lintas sektor di daerah yang potensial terjadi ancaman banjir dan longsor.

"Misalnya Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Belawan yang mengaliri, Medan, Deli Serdang dan daerah lainnya, perlu aksi serentak dan konprehensif dari pemerintah daerahnya," pungkasnya. (**)