Itjen Kemendiktisaintek Panggil PPIKA-USU dan FP-USU: Dugaan Suap Hingga Aset dan Proyek Bermasalah Akan Jadi Agenda Pembicaraan

Kitakini.news - Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara (FP-USU) bersama Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (PPIKA-USU) menyatakan kesiapan untuk menyerahkan berbagai bukti dan berkas penting kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Itjen Kemendiktisaintek).

Baca Juga:

• Dorong Produktivitas Petani Asahan, Gubsu Beri Bantuan Alsintan
• FP-USU Desak KPK Panggil Paksa Rektor USU dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
• Terkait Kasus Korupsi Topan Ginting Cs, Praktisi Sebut KPK "Masuk Angin"

Ketua FP-USU, M. Taufik Umar Dhani Harahap, mengatakan bahwa pihaknya dijadwalkan memberikan keterangan resmi kepada Itjen Kemendiktisaintek pada Kamis, 15 Oktober 2025, di gedung Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti), Jalan Setia Budi Medan. Dalam kesempatan tersebut, FP-USU akan menjelaskan secara rinci berbagai persoalan yang dinilai bermasalah di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU).

"Sesuai jadwal, Kamis kami dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Itjen Kemendiktisaintek. Kesempatan ini akan kami gunakan untuk menjelaskan secara detail persoalan di USU, termasuk kasus kebun sawit Tabuyung seluas 10.000 hektare yang sudah digadaikan senilai Rp.228,3 Milyar ke Bank BNI, dugaan suap, serta sejumlah proyek seperti UMKM Square, Kolam Retensi, dana hibah sebesar Rp41 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan banyak hal lainnya," ujar Taufik kepada wartawan di sekretariat FP-USU, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (14/10/2025).

Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa laporan yang disiapkan FP-USU tidak secara pribadi menyoroti Rektor USU Muryanto Amin, melainkan berkaitan dengan tata kelola perguruan tinggi, etika, dan moral para pendidik. Ia menekankan bahwa USU didirikan atas dasar sumbangan masyarakat Sumatera Utara, dengan semangat agar generasi muda dari kalangan kurang mampu memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

"Ini perguruan tinggi negeri. Walaupun kini berstatus badan hukum dan memiliki kewenangan mengelola keuangan sendiri, bukan berarti unsur bisnis pendidikan harus lebih diutamakan dari fungsi sosial dan moralnya. Karena diduga ada kecurangan, maka pemilihan Rektor harus diulang tanpa Muryanto," tambah Taufik.

Sementara itu, perwakilan dari PPIKA-USU juga telah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk diserahkan kepada Itjen Kemendiktisaintek. Menurut pengurus PPIKA-USU, Khairul, Ketua PPIKA-USU berhalangan hadir karena memiliki agenda lain yang tidak dapat ditunda, sehingga pelaporan akan diwakilkan oleh pengurus yang berada di Medan.

"Pada waktu yang sama, Ketua PPIKA-USU ada kegiatan yang tidak bisa ditunda, sehingga akan diwakili oleh pengurus di Medan. Kami berharap investigasi yang dilakukan Itjen Kemendiktisaintek dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan USU," ujar Khairul saat dihubungi melalui sambungan telepon.