Sutarto Dukung Rencana Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan Mandiri

Kitakini.news -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Dr Sutarto M.Si mendukung penuh rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan mandiri yang selama ini menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan.

Baca Juga:

• Reses, Rahmansyah Berikan Bantuan 20 Unit Komputer dan 5 Laptop Pelajar
• Warga Bajak 5 Minta Pemko Medan Buka Pembatas Beton JL SM Raja
• Reses H. Abdi Santosa Ritonga, SE, MM di Dapil VI: Masyarakat Desa Perkebunan Mohon Perbaikan Infrastruktur dan Rumah Karyawan

Menurut Sutarto, langkah tersebut harus diambil, sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat menengah ke bawah yang saat ini terus berjuang menghadapi persoalan diberbagai sosial dan ekonomi.

"Setiap agenda serap aspirasi, turun ke warga, saya mendapatkan keluhan dari warga pra sejahtera, karena mereka tidak mampu lagi membayar iuran BPJS secara mandiri. Mereka tidak mampu lagi dibebani pembayaran tunggakan dan denda. Masyarakat berharap dapat pindah dan masuk skema BPJS gratis serta masuk dalam skema UHC," beber Politisi PDI Perjuangan ini kepada wartawan di Medan, Selasa (14/10/2025).

Sutarto menjelaskan, sebagian masyarakat memilih tidak berobat hanya dikarenakan BPJS Kesehatan-nya non-aktif.

"Karena belum bayar atau menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan, sementara ada warga yang BPJS Gratis tetapi non-aktif, ini juga harus ada solusinya segera," tegas Sutarto yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut.

Sutarto mengungkapkan bahwa kewajiban negara mewujudkan sistem jaminan sosial yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

"Bagi saya itu adalah pengejewantahan Pancasila sbagai dasar negara kita," tandasnya.

Sutarto juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas per 1 September 2025.

Artinya, seluruh masyarakat kini dapat berobat gratis cukup dengan KTP. Hanya saja masih banyak warga diakar rumput yang belum tahu bagaimana tata caranya untuk menggunakan program tersebut.

Untuk itu, lanjut Sutarto, Program UHC harus secara masif dan terukur disosialisasikan secara langsung ke masyarakat.

Aparat kecamatan, desa dan Puskesmas serta pihak terkait, harus secara masif menjemput bola mendatangi warga untuk sosialisasi dan mendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

"Ini harus diapresiasi, semua warga bisa mengakses fasilitas kesehatan didaerahnya," tukasnya.

Bagi Sutarto, warga berharap penghapusan tunggakan dan denda BPJS mandiri, segera ditetapkan regulasinya.

"Sehingga masyarakat mendapatkan akses jaminan kesehatan secara gratis dan mudah ," cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan PurbayaYudhi Sadewa mengatakan rencana penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan didiskusikan pemerintah.

"Saya saja masih nanya sekjen saya, rupanya saya masih belum dikasih tahu. Jadi masih didiskusikan itu masalahnya, siapa nanti yang akan bayar BPJS Kesehatan," imbuh Purbaya di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. (**)