Tim Investigasi Kemendiktisaintek Turun Selidiki Laporan Terhadap Rektor USU

Kitakini.news - Proses pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) berbuntut panjang.Tim investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia akan meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Rektor USU, termasuk persoalan aset dan sejumlah proyek selama periode 2026–2031.

Baca Juga:

• FP-USU Desak KPK Panggil Paksa Rektor USU dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
• Bertemu Itjen Kemendikti, FP USU Desak Pemilihan Ulang Calon Rektor USU Tanpa Calon Bermasalah
• PP IKA USU Serahkan Data Keganjilan Pemilihan, Persoalan Kebun Tabuyung Hingga Artikel “Berbau” Dalle ke Itjen Kemendikti

Informasi ini diketahui berdasarkan surat tanpa nomor dari Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI yang ditujukan kepada Wakil Rektor II USU dengan perihal:Klarifikasi Pengaduan Masyarakat Terkait Pemilihan Rektor USU Tahun 2026–2031, tertanggal 9 Oktober 2025.

Dalam salinan surat yang beredar sejak 11 Oktober di kalangan jurnalis tersebut, Inspektorat menjadwalkan klarifikasi atas pengaduan masyarakat yang akan dimulai pada 13 hingga 18 Oktober 2025.

"Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi oleh Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara (FP-USU) dan Pengurus Pusat Ikatan Alumni USU (PP IKA USU) terkait dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Rektor USU periode 2026–2031," demikian kutipan isi surat yang diperoleh wartawan, Sabtu malam, 11 Oktober 2025.

Dalam dokumen tersebut, Inspektorat juga menyampaikan daftar permintaan dokumen serta jadwal pemanggilan sejumlah pihak internal USU untuk dimintai keterangan atas 13 item pengaduan, diantaranya terkait dugaan kecurangan pemilihan Rektor USU periode 2026-2031, persoalan aset tanah, persoalan kolam retensi, persoalan UMKM Square, hasil audit BPK terkait kelebihan bayar UKT dan remunerasi yang tidak wajar termasuk meneliti pengangkatan Senat Akademik.

"Diharapkan dokumen tersebut dapat segera disiapkan dan para pihak yang akan dimintai keterangan dapat hadir sesuai jadwal yang terlampir," lanjut isi surat tersebut.

Beberapa pihak yang akan dimintai keterangan antara lain Wakil Rektor II USU, Wakil Rektor V, Ketua Panitia Pemilihan Rektor USU, Ketua Senat Akademik USU, seorang Profesor yang terciduk mendokumentasikan pilihannya dibilik suara, termasuk pengambil foto, berikut 5 Profesor lain, serta sejumlah pejabat struktural lainnya.

Ketua Forum Penyelamat USU, Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H., membenarkan adanya agenda klarifikasi tersebut. Ia menegaskan bahwa laporan yang disampaikan FP-USU bukan bersifat personal, melainkan untuk menjaga integritas proses demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.

"Langkah ini adalah bukti bahwa suara moral masih didengar. Universitas negeri tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam praktik yang mencederai kejujuran dan integritas ilmiah. Kami hanya menuntut satu hal: agar USU kembali menjadi rumah ilmu pengetahuan yang bersih dari intrik politik," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya.

Taufik juga menyebutkan hasil audit BPK atas kelebihan bayar UKT dan pembayaran remunerasi yang tidak wajar, benar-benar mulai hati calon mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah yang sudah lolos tes, tapi tidak bisa kuliah karen uang pembangunan dan UKT yang tinggi.

ia juga menyoroti bahwa dugaan pelanggaran dalam pemilihan rektor hanyalah bagian dari permasalahan yang lebih besar di tubuh USU. Taufik menyinggung penggunaan fasilitas kampus untuk proyek-proyek yang dinilai tidak mendukung pendidikan, seperti proyek mangkrak UMKM Square dan Kolam Retensi.

"Yang sedang kita hadapi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan krisis kepercayaan yang mengancam masa depan universitas negeri terbesar di Sumatera ini. Bila hukum dan etika tidak ditegakkan, maka pendidikan kehilangan maknanya," tutup Taufik.