Warga Gedung Johor Desak Pemerintah Segera Atasi Banjir Kiriman Dari Deli Serdang

Kitakini.news- Banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Deli Serdang sejak Tahun 2017 yang sampai sekarang seperti tak ada solusi, karena selalu menghantui masyarakat Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Turun ke Jalan Bantu Warga Terjebak Banjir, 148 Bencana Terjadi dalam Tiga Hari
• Rumah Dinas Gubernur Sumut Dikelung Banjir
• Demi Isi BBM Warga Rela Antri Dua Jam di SPBU Padangmatinggi

Pasalnya bila terjadi banjir kiriman tersebut, warga Gedung Johor akan selalu mengalami dampak kerugian materi, akibat rumah dan barang-barang mereka terendam banjir.

Untuk itu, warga meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera (Pemprovsu) dan bahkan Pusat untuk segera mencari solusi mengatasi dan menyelesaikan persoalan banjir yang kerap dihadapi masyarakat Gedung Johor.

Hal ini disampaikan Sumarno, Deni dan Yanti warga Kelurahan Gedung Johor saat Reses I Tahun Sidang II 2025-2026, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Fraksi Partai NasDem Defri Noval Pasaribu SE MSP di Lingkungan 11, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (11/10/2025).

Menurut ketiganya, selain kiriman dari Deli Serdang, banjir juga kerap terjadinya sedimen disaluran drainase yang ada di Kelurahan Gedung Johor dan sekitarnya.

"Sehingga apabila hujan lebat turun, maka drainase tak mampu menampung debit air dan meluber menggenangi jalan bahkan ke rumah warga. Untuk kami meminta Bapak Defri agar mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan penyebab terjadinya banjir di Kelurahan kami ini," imbuh ketiganya.

Selain banjir dan sedimen drainase yang sudah tinggi, Agus warga Gedung Johor lainnya juga meminta Defri Noval untuk membantu warga agar bisa menjadi anggota Koperasi Merah Putih (KMP) yang beberapa waktu lalu telah di launching. Karena banyak kemudahan yang akan didapat bila menjadi anggota KMP dan itu sangat memudahkan warga apalagi bagi pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM).

"Tolong bantu kami Pak Defri, agar warga disini dan pelaku UKM bisa menjadi anggota KMP," tutur Agus.

Agus juga meminta agar wakil rakyat dari Dapil Sumut II (Kota Medan yang meliputi 10 Kecamatan ini, untuk membantu anak-anak mereka supaya mendapatkan bantuan SPP Gratis yang bersekolah di SMA/SMK Negeri di Medan.

"Karena informasi yang kami terima, ada program SPP Gratis di SMA/SMK Negeri di Medan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Untuk itu, bantuan Bapak Defri sebagai wakil rakyat kami di tingkat provinsi sangat diharapkan," tuturnya.

Menanggapi aspirasi dan Keluhan warga Gedung Johor, Defri Noval mengatakan, usai kegiatan dan penyampaian hasil reses pada sidang Paripurna bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution, dirinya akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan banjir dan drainase daerah tersebut.

"Keluhan Bapak dan ibu ini akan saya sampaikan kepada Gubsu saat sidang Paripurna usai kegiatan reses ini. Setelah itu, bersama Komisi D DPRD Sumut, saya akan menjadwalkan RDP bersama Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemprovsu dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II untuk membahas sekaligus mencari solusi prihal banjir kiriman ini," tegas Defri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Sumut.

Setelah itu, lanjut Defri, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR di Jakarta dan DPR-RI.

"Tujuannya untuk mendesak Pemerintah segera menyelesaikan persoalan banjir kiriman di Kota Medan. Saya mohon bapak/ibu bersabar dan mendoakan saya, agar persoalan ini bisa terselesaikan," tandas Defri.

Terkait persoalan KMP, Defri menjelaskan bahwa dirinya akan membantu agar warga Kelurahan Gedung Johor menjadi anggota Koperasi.

"Namun saat ini diharapkan bersabar dan ini menjadi catatan penting bagi saya. Bila KMP ini sudah benar-benar berjalan, saya akan turun untuk membantu," tukasnya.

Terakhir perihal SPP Gratis di SMA/SMK Negeri, Defri menuturkan agar Bapak/Ibu mendatangi stafnya untuk dicatat nama-namanya supaya bisa diusulkan kepada Pemprovsu dalam hal ini Dinas Pendidikan.

"Saya tidak mau bising-bising, usai reses, bapak/ibu tolong jumpai staf saya, biar dicatat nama anak dan memberikan KTP dan KK," pungkasnya. (**)