HMI Kritik DLH Kota Medan: Persoalan Sampah Tak Akan Selesai Jika Retribusi Macet
Baca Juga:
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kabid Lingkungan Hidup HMI Cabang Medan, Rahmad Hidayat Munthe, didampingi sejumlah pengurus dan aktivis lingkungan, di antaranya Ilham Panggabean (Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan), Rinaldy Fauji Harahap (Kabid Pengkaderan dan Profesi), David Pangaribuan (Ketua Umum PKD Sumut), serta Harry Galang Pane (Koordinator Klinik Reboisasi). Forum ini menjadi wadah penting untuk membahas kondisi pengelolaan sampah di Kota Medan yang dinilai semakin memprihatinkan.
Dalam kesempatan itu, Rahmad Hidayat Munthe menyoroti absennya Kepala DLH Kota Medan dalam forum resmi tersebut. Ia menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani krisis lingkungan yang sudah mengganggu kehidupan masyarakat.
"DLH Kota Medan seharusnya hadir langsung menjelaskan ke publik. Ini bukan rapat seremonial biasa, tapi persoalan mendesak yang menyangkut kesehatan dan kelestarian lingkungan warga Medan," tegas Rahmad di hadapan anggota dewan dan peserta rapat.
Rahmad juga menilai tanggapan dari pihak DLH, yang diwakili oleh Baharuddin Harahap selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, masih jauh dari harapan. Menurutnya, penjelasan yang disampaikan belum menyentuh akar persoalan utama, terutama terkait manajemen dan retribusi pengelolaan sampah.
"Hingga Juli 2025, tunggakan retribusi sampah di tingkat kecamatan mencapai lebih dari Rp1,8 miliar. Bagaimana masalah sampah bisa selesai jika pengelolaan dan retribusinya saja amburadul?" ujarnya dengan nada geram.
Lebih lanjut, Rahmad mengungkapkan bahwa banyak alat berat dan kendaraan operasional seperti truk sampah, dozer, excavator, hingga bulldozer milik DLH kini dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi tersebut, katanya, terjadi akibat minimnya alokasi anggaran serta lemahnya sistem perawatan dan manajemen operasional.
Ia mendorong agar pembayaran retribusi sampah dialihkan ke sistem digital, demi menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Meski kritik tajam dilontarkan kepada DLH, Rahmad tetap memberikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Kota Medan yang dinilainya telah bersikap terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ia menyebut, forum RDP kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam membenahi tata kelola lingkungan.
HMI Cabang Medan juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kota Medan — Bgda Paul Mei Simanjuntak (Ketua Komisi IV), Bg Jusup Ginting Suka, dan Bgda Edwin Sugesti Nasution — yang dinilai berperan aktif dalam mendorong kerja sama strategis antara HMI Cabang Medan, PKD Sumut, Klinik Reboisasi, dan DLH Kota Medan dalam membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.
"Kami sudah sampaikan data, fakta, dan solusi di forum RDP. Sekarang saatnya DLH menunjukkan tindakan konkret. Jangan biarkan forum ini menjadi basa-basi tanpa hasil. Masyarakat menunggu perubahan yang nyata," tutup Rahmad Hidayat Munthe dengan nada tegas.
DPRD Medan Apresiasi Aspirasi Mahasiswa HMI, Dorong Kolaborasi Atasi Krisis Sampah
