FP-USU Nilai Surat Prof. Basyuni Potret Budaya Tanpa Malu dan Erosi Demokrasi Kampus

Kitakini.news - Polemik pemilihan rektor Universitas Sumatera Utara (USU) kembali memanas setelah beredarnya surat pengaduan yang dilayangkan Prof. Mohammad Basyuni, S.Hut., M.Si., Ph.D. Surat tersebut justru menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. Alih-alih memperlihatkan sikap negarawan yang diharapkan dari seorang akademisi, isinya dinilai kontradiktif dan mencerminkan hilangnya budaya malu seorang guru besar.

Baca Juga:

• Foto Anggota Senat di Bilik Suara Warnai Penundaan Pemilihan Rektor USU
• Diduga Langgar Etika, Bakal Calon Rektor USU Laporkan Proses Pirek USU
• Tuding Pemilihan Rektor Curang, Forum Penyelamat USU Layangkan Somasi

Menurut Ketua Forum Penyelamat USU (FP-USU), M Taufik Umar Dhani Harahap bahwa publik masih mengingat jelas bahwa Prof. Basyuni sendiri tertangkap kamera sedang memotret surat suara dalam proses pemilihan rektor. Fakta visual itu merupakan pelanggaran asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang menjadi prinsip demokrasi kampus. Tuduhannya bahwa dirinya adalah korban pelanggaran privasi pun dinilai bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

Disebut Taufik, tindakan memotret surat suara bukanlah hal sepele. Perbuatan itu dinilai menabrak prinsip kerahasiaan pemilih dan membuka peluang intervensi yang dapat merusak integritas pemilihan. Seorang calon rektor seharusnya menjadi simbol kejujuran dan teladan moral, namun tindakan tersebut justru memberi kesan buruk terhadap demokrasi di lingkungan akademik.

PDF diduga surat pengaduan Prof Basyuni

Taufik menyebutkan, dalam surat pengaduan Prof. Basyunimalah menuding Prof. Muhammad Yamin, seorang pakar hukum, sebagai pihak yang mengambil foto tanpa izin. Namun, tuduhan ini FP-USU tidak masuk akal. Foto surat suara yang beredar justru dianggap sebagai bukti otentik adanya pelanggaran, bukan fitnah. Publik menilai upaya membalikkan posisi dari pelanggar menjadi korban hanya memperkeruh suasana.

"Publik Sumatera Utara tidak mudah dikelabui. Foto itu bukan rekayasa, melainkan pesan moral agar demokrasi kampus tidak dipermainkan. Mengaitkan bukti pelanggaran dengan isu politik uang hanyalah pengalihan isu yang justru menimbulkan kesan ada sesuatu yang ingin ditutupi," ujar Taufik kepada wartawan di sekretariatnya, Jalan Sutomo Medan.

Taufik menegaskan, pertanyaan mendasar yang harus dijawab bukanlah siapa yang memotret, melainkan siapa yang secara nyata melakukan pelanggaran asas pemilihan dengan memfoto surat suara. Menurutnya, Basyuni memutarbalikkan logika etika dan hukum demi menyelamatkan diri justru berbahaya bagi tata nilai akademik. "Jika seorang calon rektor berani melanggar asas pemilihan, bagaimana publik bisa percaya ia akan memimpin universitas dengan jujur dan adil?" katanya.

FP-USU menilai suratBasyuni merupakan manuver defensif yang lemah. Dengan membangun narasi sebagai korban, ia justru mengabaikan fakta visual yang telah dilihat masyarakat luas. Manipulasi persepsi, kata Taufik, tidak akan mampu menutupi kenyataan ketika bukti sudah berbicara.

Dalam tradisi akademik, integritas adalah harga mati. Rektor bukan hanya jabatan administratif, melainkan simbol moral, etika, dan keilmuan. Seorang calon yang terbukti melanggar asas pemilihan mestinya berani mengundurkan diri secara terhormat, bukan bertahan dengan membalas tuduhan melalui surat pengaduan.

Budaya malu, menurut Taufik, adalah pilar penting dalam menjaga martabat akademik. "Ketika seorang guru besar kehilangan rasa malu, runtuhlah sendi moral pendidikan. Surat terbuka Prof. Basyuni memperlihatkan bagaimana ambisi pribadi dapat mengorbankan kehormatan akademik," ucapnya.

Ironisnya, upaya Basyuni membela diri justru memperkuat citra negatif di mata publik. Alih-alih mengakui kesalahan, ia memilih menyalahkan pihak lain. Padahal, dalam dunia akademik, keberanian mengakui kesalahan dianggap lebih mulia daripada menutupinya dengan tuduhan balik.

FP-USU menegaskan, Senat Akademik, Kemendiktisaintek, alumni, dan masyarakat harus tetap jernih menyikapi persoalan ini. Fokus utama penyelidikan bukan pada pengambil foto, melainkan pada tindakan pelanggaran itu sendiri. Fakta adanya surat suara yang difoto sudah cukup kuat untuk menjadi dasar langkah tegas.

USU, kata Taufik, tidak boleh terjebak dalam degradasi moral akibat satu kasus. Sebagai rumah besar ilmu pengetahuan di Sumatera Utara, pemilihan rektor seharusnya menjadi teladan demokrasi kampus, bukan preseden buruk yang meruntuhkan kepercayaan publik.

Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU dengan tegas menyebutkan bahwa penyelenggaraan USU harus "demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif." Prinsip inilah yang menjadi kompas moral dan hukum. Jika dilanggar, demokrasi kampus hanya akan menjadi slogan kosong, dan kepemimpinan universitas pun cacat secara legitimasi.

"Pada akhirnya, surat Prof. Basyuni hanyalah manuver sia-sia. Demokrasi kampus menuntut integritas, kejujuran, dan budaya malu. Tanpa itu, tidak ada legitimasi moral bagi siapa pun untuk memimpin universitas sebesar USU," tutup Taufik. Ia menambahkan, FP-USU telah menyiapkan advokat dan paralegal untuk mendampingi serta mengadvokasi kepentingan hukum Prof. M. Yamin Lubis terkait kasus ini.