Foto Anggota Senat di Bilik Suara Warnai Penundaan Pemilihan Rektor USU

Kitakini.news - Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode definitif yang semestinya digelar pada Kamis, 2 Oktober 2025, resmi ditunda. Penundaan itu ditetapkan melalui rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA) USU setelah adanya arahan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Boiyen Pamer Mau Nikah, Foto Prewedding di Yogyakarta
• Diana Pungky Pastikan Tak Punya Medsos, Akun yang Ada Dibikin Fans
• Baru Dua Bulan Nikah, Rumah Tangga Clara Shinta Kena Prahara Foto Mantan

Menurut sumber internal yang dihimpun kitakini.news, langkah ini diambil karena adanya dugaan keganjilan pada proses pemilihan tiga calon rektor yang sebelumnya disaring dari delapan nama kandidat dan direkomendasikan kepada MWA untuk dipilih bersama Mendiktisaintek. Penundaan dijadwalkan berlangsung hingga selesai dilakukan investigasi terhadap dugaan kecurangan tersebut.

Dugaan itu muncul ketika proses pemilihan tiga calon rektor dilakukan pada Kamis, 25 September 2025. Sebanyak 112 anggota Senat Akademik USU, yang terdiri dari guru besar dan non-guru besar, menggunakan hak suaranya. Namun, di tengah proses itu, muncul sebuah foto yang menunjukkan seorang pemilih berbaju batik biru sedang memotret hasil pilihannya di bilik suara. Foto ini kemudian beredar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat, apalagi sebelumnya sempat muncul pemberitaan di media GoSumut.com dengan judul "Jelang Pemilihan Rektor, Isu Politik Uang Semakin Santer di USU."

Orang berbaju batik biru dan berkacamata dalam foto tersebut diduga adalah Prof. Mohammad Basyuni, S.Hut., M.Si., Ph.D., anggita senat akademik dari kelompok guru besar. Namun gingga berita ini diterbitkan, Basyuni belum memberikan klarifikasi meski sudah dihubungi kitakini.news.Prof. Mohammad Basyuni, S.Hut., M.Si., Ph.D ini merupakan salah satu professor di Fakultas Kehutanan USU. Beliau pernah dinobatkan sebagai Ilmuan Berpengaruh di Dunia dan memiliki segudang prestasi.

Menanggapi isu itu teng foto anggota senat yang menfambil foto di bikik suara, Humas USU, Amalia Meutia, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menemukan aturan yang secara eksplisit melarang anggota senat membawa atau menggunakan telepon genggam, termasuk memotret surat suara di bilik pemilihan. "Jadi keputusan untuk memotret surat suara merupakan pilihan personal dari masing-masing pemilih," tulis Amalia dalam jawaban resminya kepada kitakini.news.

Sumber lain menyebutkan, saat rapat penentuan tata tertib yang dipimpin oleh Doli Dalimunthe, sempat terjadi perdebatan mengenai boleh atau tidaknya dokumentasi pribadi di bilik suara. Meski beberapa pihak menolak keras, Doli akhirnya memutuskan untuk memberikan kebebasan: bagi anggota yang ingin mendokumentasikan dipersilakan, sedangkan yang tidak ingin tidak ada paksaan. Namun, hingga kini, konfirmasi resmi dari Doli Dalimunthe terkait keputusan tersebut belum diperoleh karena yang bersangkutan tidak merespons upaya konfirmasi media.

Dari sumber kitakini.news, Basyuni kini malah melaporkan rekan sesama pemilik suara yang diduga memotret aktifitasnya di ruang bilik suara, ke Ketua Senat Akademik dan dewan guru besar tertanggal 26 September 2025.

Anggota Senat akademik yang mengambil foto Basyuni itu, masih menurut sumber kitakini.news, juga sempat disidang oleh MWA pada saat rapat pleno penundaan pemilihan rektor.

Jika tidak ada bukti foto yang menunjukkan pemilihan yang tidak demokratis, seharusnya, setelah melalui tahap pemilihan tiga calon, agenda berikutnya adalah memilih satu nama yang akan ditetapkan menjadi Rektor USU definitif melalui rapat bersama MWA dan Mendiktisaintek pada 2 Oktober 2025 lalu. Dalam mekanisme itu, seluruh anggota MWA memiliki hak suara sebesar 65 persen, sedangkan Mendiktisaintek memiliki porsi 35 persen. Namun, dengan adanya dugaan pelanggaran dan isu politik uang, Mendiktisaintek meminta penundaan hingga persoalan internal USU benar-benar tuntas.

"Pemilihan ini penting bagi keberlangsungan demokrasi di kampus. Karena itu, hasilnya harus sah, legitimate, dan tidak menimbulkan perdebatan. Maka perlu dilakukan penjadwalan ulang," kata Mendiktisaintek, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., di Jakarta.