Ahmad Darwis: Kendaraan Hanya Alat, Silaturahmi Adalah Hakikat Harmonisasi Sumut-Aceh

Kitakini.news - Isu perbedaan plat kendaraan antara Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh sempat memunculkan kegelisahan di sebagian masyarakat. Namun berbagai pihak menegaskan, perbedaan nnomorplat kendaraan hanyalah urusan administrasi, sementara persaudaraan dan hubungan harmonis antar kedua daerah jauh lebih utama untuk dijaga.

Baca Juga:

• Pemprovsu Komit Cegah Korupsi
• Masyarakat Sumut Bisa Berobat Gratis. Bukti Komitmen Pemerintah dan DPRD
• Yahdi Khoir Minta Upt PUPR Sumut dan Konsultan Pengawas Cek Pengaspalan Jalan di Nias

Sejarah panjang menunjukkan, masyarakat Aceh dan Sumut sudah sejak lama terhubung melalui perdagangan, pendidikan, serta ikatan kekerabatan. Mobilitas masyarakat di kedua provinsi ini pun sangat tinggi, baik untuk urusan ekonomi maupun sosial.

Karena itu, kendaraan dengan plat asal luar daerah seharusnya tidak dipandang sebagai pembeda, melainkan simbol keterhubungan antarwilayah.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Darwis kepada Wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan Rabu (1/10/2025).

Menurut Darwis, pemerintah daerah bersama Kepolisian di kedua provinsi hendaknya berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif. Koordinasi antar-gubernur, DPRD, serta aparat keamanan terus dilakukan agar tidak ada diskriminasi terhadap kendaraan lintas provinsi.

"Plat boleh berbeda, tapi kita tetap satu Nusantara. Hal yang harus kita lakukan bersama adalah mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kebangsaan. Menjaga kerukunan lebih mulia daripada memperbesar perbedaan," jelasnya.

Di lapangan, sambung Darwis, masyarakat berharap agar persoalan administrasi kendaraan tidak dijadikan alasan untuk merenggangkan hubungan. Kendaraan boleh melintas, silaturahmi jangan berbatas. Dengan menjaga sikap saling menghormati dan menguatkan persaudaraan, harmoni Aceh–Sumut akan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Darwis juga memandang isu perbedaan plat kendaraan antara Aceh dan Sumut tidak boleh dibesar-besarkan hingga mengganggu harmoni antarwarga. Plat hanyalah administrasi, sementara yang jauh lebih penting adalah persaudaraan, kenyamanan masyarakat, serta kelancaran ekonomi di kedua provinsi.

"Sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat Sumut dan Aceh adalah saudara dekat. Kita terhubung melalui perdagangan, pendidikan, budaya, bahkan kekerabatan. Karena itu, kendaraan yang melintas dari Aceh ke Sumut atau sebaliknya harus dipandang sebagai penghubung silaturahmi, bukan sebagai pemisah," bebernya.

"Kami mendorong pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta DPR Aceh untuk memperkuat komunikasi dan membuat kesepakatan bersama. Tujuannya agar masyarakat yang beraktivitas lintas provinsi merasa aman, tenang, dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif," terangnya.

Yang paling utama, jangan sampai persoalan administratif ini menghambat rakyat kecil mulai dari sopir angkutan, pedagang, mahasiswa, hingga pekerja lintas daerah yang bergantung pada kelancaran mobilitas. Roda ekonomi harus tetap berjalan, dan roda persaudaraan jangan pernah terhenti.

"Mari kita jaga harmoni Aceh–Sumut dengan semangat kebangsaan dan ukhuwah. Plat boleh berbeda, tapi persaudaraan kita tetap satu," ujarnya.

Masih kata Darwis, pihaknya sangat setuju dengan upaya peningkatan PAD, tetapi cara yang ditempuh harus adil, transparan, dan tidak meresahkan masyarakat. Plat kendaraan hanyalah administrasi, jangan sampai dijadikan pemisah antara Sumut dan Aceh.

"Kita ini saudara, karena itu, solusi terbaik adalah yang membuat rakyat nyaman, ekonomi tetap bergerak, dan persaudaraan tetap terjaga," pungkasnya. (**)