Rony Situmorang Desak Pemprovsu Gali PAD Lain

Kitakini.news - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rony Reynaldo Situmorang SH MH mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dibawah kepemimpinan Bobby Nasution harus mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor iain dan jangan hanya memprioritaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca Juga:

• Ketua LPA Sumut: Lingkungan Yang Aman Jadi Kunci Cegah Bullying
• DPRD dan Dinkes Sumut Bentuk Satgas UHC
• Ketua DPRD Sidimpuan Sebut Turnamen Mini Soccer Losungbatu Cup Media Pemersatu

Kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/9/2025), Rony menyoroti beberapa isu penting yang kini menjadi fokus pembahasan Komisi C dan juga menjadi perhatian DPRD Sumut secara keseluruhan.

Rony mengungkapkan, saat ini Sumatera Utara tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Salah satu pemicu utamanya adalah penurunan signifikan dalam dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemprovsu.

"Berdasarkan perhitungan kami, ada penurunan dana pusat sekitar 10 sampai 16 persen. Itu setara dengan potensi kehilangan dana antara Rp1 Triliun hingga Rp2 Triliun," beber politisi Partai NasDem ini.

Penurunan tersebut, lanjut Rony, tentu berdampak besar terhadap daya dukung fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemprovsu harus segera mengambil langkah efisiensi sekaligus menggali potensi pendapatan daerah yang belum optimal.

Salah satu sorotan tajam Rony adalah soal pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP). Ia menilai, selama ini pengelolaan pajak tersebut belum berjalan maksimal.

"Dari temuan kami di lapangan, hampir 70 persen lebih wajib pajak yang menggunakan air permukaan belum membayar pajaknya. Ini bukan karena mereka tidak mau, tapi karena belum ada mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk menghitung penggunaan air secara pasti," terang wakil rakyat dari Dapil Sumut X meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun.

Komisi C mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama instansi teknis lainnya segera menyusun sistem pengukuran dan pelaporan yang modern, agar potensi PAD dari sektor ini bisa dimaksimalkan.

Selain pajak dan fiskal, Rony juga menyinggung pentingnya transisi energi di Sumatera Utara. Ia menyatakan bahwa potensi energi terbarukan di Sumut sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menyebut beberapa PLTA dan PLTMH yang sudah mulai beroperasi di Sumatera Barat sebagai contoh baik yang bisa diadaptasi.

"Selain itu,.kita juga melirik pajak air permukaan umum (APU). Apalagi di Sumut ini banyak potensi pajak APU dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan lannya," ungkapnya.

Rony juga mendesak agar tahun depan, seluruh jajaran BUMD di Sumut bisa bermanuver hingga mampu memberikan PAD kepada Pemprovsu.

Menutup komentarnya, Rony menegaskan bahwa Komisi C akan terus mengawal jalannya kebijakan fiskal dan pembangunan daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mengusulkan beberapa langkah strategis kepada Bapenda dan juga telah melakukan komunikasi intensif dengan BPK terkait beberapa temuan lapangan.

Dia berharap Pemprovsu tidak lagi menjadikan pajak dari kendaraan bermotor sebagai pendapatan.daerah yang prioritas akan tetapi bagaimana mengambil pajak dari beberapa potensi lain yang tidak kalah besar.

"Kami ingin Sumatera Utara tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga keadilan dan keberlanjutan. Ini saatnya kita semua berbenah. Dari pemerintah, legislatif, sampai masyarakat. Masa depan Sumut adalah tanggung jawab kita bersama," tandasnya. (**)