Relawan BBN Indonesia Salut, UHC Diluncurkan Belum Setahun Bobby Nasution jadi Gubernur

Kitakini.news - Peluncuran program Universal Health Coverage (UHC) oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menjadi poin penting bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan dimana saja. Dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), warga Sumut bisa berobat tanpa ada penolakan.

Baca Juga:

• KPK Akan Panggil Bobby Nasution Terkait Kasus Topan Ginting
• Razia Plat BL di Langkat Berpotensi Picu Ketegangan Antarwilayah Aceh - Sumut
• Bobby Klarifikasi Razia Plat Non-BK di Langkat

Atas capaian ini, Ketua Umum Relawan Barisan Bobby Nasution (BBN) Indonesia, Ricky Rizaldi Rangkuti mengaku pihaknya merasa senang sekaligus salut atas peluncuran UHC oleh Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution kemarin. Janji yang disampaikan saat masa kampanye akhirnya terwujud, bahkan belum setahun memimpin Sumatera Utara.

"Sesuai janjinya, bahwa kita juga sebagai relawan ikut mensosialisasikan ke masyarakat. Tentu dengan adanya UHC ini, maka janji kampanye terjawab sudah. Dan ini sebuah prestasi, mengingat targetnya setahun kepemimpinan Pak Bobby Nasution. Tetapi ternyata lebih cepat dari yang kita perkirakan, dan tentunya kami juga berterima kasih akhirnya masyarakat Sumatera Utara bisa berobat gratis" ujar Ricky didampingi Sekretaris BBN Indonesia, Rio Affandi Siregar dan jajaran pengurus.

Pihaknya pun berharap program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, akan terus bergulir oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di bawah kepemimpinan Gubernur, Bobby Nasution. Satu diantaranya adalah UHC. "Intinya program yang lebih substansial dan bermanfaat bagi masyarakat, harus kita dukung," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pada kesempatan tersebut, Bobby pun meminta kepala daerah se-Sumut untuk memastikan fasilitas kesehatan (Faskes) tidak ada lagi menolak pasien karena alasan kamar penuh.

"Nggak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua, tanpa tambahan biaya, biar tak ada alasan kepada pasien kamar penuh, atau kalau perlu Pak Bupati dan Walikota dicek rumah sakitnya, kalau kelas duanya penuh naik kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit (penuh)," katanya pada launching UHC Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin (29/9/2025).

Ia juga meminta setiap pihak untuk memaknai UHC bukan sekadar memfasilitasi administrasi masyarakat yang berobat saja. Menurutnya UHC harus dimaknai dengan melayani pasien sampai sembuh.

"Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani, jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang, berarti UHC hanya mengcover rumah sakit tanpa bisa dilayani dengan baik," ujar Bobby.

Sebagai informasi, saat ini angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sumut sudah mencapai 100,2 % dengan keaktifan peserta sekitar 80,2 %. Sehingga Sumut telah mencapai UHC Prioritas. Angka tersebut berhasil diraih dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan.

Hal tersebut diapresiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, Sumut menjadi salah satu provinsi yang menjadi UHC dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.