Terima P-APBD 2025, F-Golkar DPRD Sumut Tak Tanggungjawab Soal Pergeseran

Kitakini.news -Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menerima P-APBD Tahun Anggaran 2025 dengan salah satu catatan bahwa fraksi tak bertangunggung jawab pergeseran anggaran yang dilakukan tanpa persetujuan dewan.

Baca Juga:

• Ini Tanggapan Rudi Alfahri Soal RUU Tata Cara Pidana Mati
• Reses di Karang Anyar, Sutarto Serahkan Bantuan Bibit Jagung ke Petani
• Warga Gedung Johor Desak Pemerintah Segera Atasi Banjir Kiriman Dari Deli Serdang

Hal itu disampaikan dalam pandangan akhir Fraksi Golkar yang dibacakan juru bicara Dr Muhammad Ziad Ananta S.Sos M.Si terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang digelar di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (29/9/2025).

Fraksi Golkar menilai perubahan anggaran yang dilakukan berulang kali melalui Peraturan Gubernur, bahkan sebelum penetapan Perda P-APBD, mencerminkan lemahnya disiplin perencanaan fiskal. Hal ini dinilai tidak hanya memicu keraguan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPRD.

"Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Setiap perubahan anggaran harus disampaikan terbuka kepada DPRD dan masyarakat," tegas Ziad dari Dapil Sumut IV (Serdang Bedagai-Tebing Tinggi) di hadapan peserta paripurna.

Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar menambah anggaran birokrasi.

"Kami mengingatkan kembali bahwa uang rakyat harus dikelola dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Sumatera Utara," pungkas Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut dijelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anjlok, dalam pandangannya, Fraksi Golkar juga menyoroti penurunan PAD sebesar Rp832 miliar atau sekitar 11,48%. Angka ini dianggap sebagai sinyal lemahnya strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam menggali potensi fiskal daerah.

"Sumut belum optimal dalam digitalisasi perpajakan, penertiban retribusi, maupun pengelolaan aset. Jika dibiarkan, ketergantungan terhadap pusat akan semakin kuat," ungkap Ziad.

Fraksi Golkar juga mendorong Pemprovsu untuk melakukan terobosan melalui digitalisasi sistem pajak, pembenahan manajemen aset, serta inovasi berbasis ekonomi digital.

Belanja Birokrasi masih mendominasi
postur anggaran yang masih didominasi oleh belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai, juga menjadi perhatian serius Fraksi Golkar.

Menurut mereka, anggaran seharusnya lebih berpihak kepada rakyat melalui peningkatan belanja modal yang berdampak langsung, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketidakjelasan sumber dana untuk 3.360 paket pekerjaan yang tercantum dalam Ranperda juga dikritisi. Fraksi Golkar menilai ketidakjelasan asal usul proyek (APBD murni atau P-APBD) berpotensi menimbulkan inefisiensi hingga penyimpangan anggaran.

"Kami mendesak agar seluruh proyek diumumkan secara terbuka dan bisa diakses publik demi akuntabilitas," cetus Ziad.

Kondisi jalan provinsi dan infrastruktur dasar di berbagai daerah seperti Nias, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal disebut masih memprihatinkan. Golkar menilai perencanaan pembangunan infrastruktur masih lemah dalam aspek konsistensi dan keberlanjutan.

"Banyak proyek dikerjakan setengah hati. Ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membangun konektivitas wilayah secara merata," tambahnya.

Meski mendukung alokasi tambahan anggaran pendidikan dan kesehatan, Fraksi Golkar mengingatkan agar program beasiswa benar-benar tepat sasaran dan dijalankan dengan integritas tinggi. Pada sektor kesehatan, Fraksi menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dasar BPJS serta realisasi UHC yang tidak hanya berhenti di atas kertas.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar menambah anggaran birokrasi.

"Kami mengingatkan kembali bahwa uang rakyat harus dikelola dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Sumatera Utara," tandasnya. (**)