Rommy Van Boy Desak Pembentukan Pansus Reklame

Kitakini.news - Kekacauan penataan reklame di Kota Medan, mulai dari bilboard ilegal hingga manipulasi pajak, kian menjerat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota DPRD Medan dari Fraksi Golkar, Rommy Van Boy, mendesak pimpinan dewan untuk segera memparipurnakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reklame.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Medan Apresiasi Kapolrestabes Baru, Janji Sinergi untuk Keamanan Kota
• Komisi IV DPRD Medan: “Banjir Tak Akan Selesai Kalau Sungai Dikepung Beton J-City dan CityView!”
• Lalilatul Badri Setujui Audit Independen, Ajakan Warga Lawan Bangunan Liar

Langkah ini diharapkan tak hanya merapikan sektor yang rawan kebocoran, tapi juga melindungi keselamatan warga dari bahaya struktur reklame yang rapuh.

Rommy menyampaikan harapannya, merespons usulan rekan-rekannya di Komisi IV DPRD Medan. Komisi tersebut telah mensinyalir banyak penyimpangan dalam pendirian reklame, termasuk pajak yang diduga dimanipulasi oleh pemilik bilboard dan videotron.

"Usulan ini semoga mendapat sambutan dari pimpinan agar segera diparipurnakan. Tujuannya jelas: memperbaiki penataan reklame dan memaksimalkan PAD dari pajak serta retribusi," tegas Rommy, yang juga menjabat bendahara fraksinya.

Dari perspektif anggota dewan yang menjadi penggagas Pansus ini, kondisi lapangan saat ini seperti medan perang tanpa aturan. Pendirian bilboard dan videotron terkesan semrawut, diduga dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang mengikuti "pesanan" pemasang.

Tak jarang, struktur tersebut berdiri tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga kekuatan konstruksinya diragukan. Akibatnya, tiang reklame yang lapuk sering roboh, mengancam keselamatan warga di sekitarnya.

"Tentu saja, pemasangan sembarangan dan minim pengawasan ini berdampak buruk pada masyarakat," lanjut Rommy. Ia menyoroti bagaimana pemilik bilboard kerap melaporkan ukuran dan nilai pajak yang tak sesuai realitas, bahkan melebihi atau kurang dari izin yang dikeluarkan instansi terkait. Fenomena ini bukan hanya merugikan kas daerah, tapi juga menciptakan ketidakadilan bagi warga yang patuh bayar pajak.

Pansus Reklame, menurut Rommy, akan menjadi instrumen kunci untuk membenahi semua itu. "Kami akan pastikan pemasangan di lapangan lebih tertib, pajak dan retribusi dimaksimalkan, serta kebocoran PAD dicegah," katanya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan keberadaan pansus ini berpotensi membawa inovasi baru demi kesejahteraan umum, termasuk meminimalkan pengemplangan pajak reklame yang selama ini merajalela.