Camat Tak Hadiri RDP, Picu Kekecewaan Komisi IV DPRD Medan

Kitakini.news - Ketidakhadiran Camat Medan Sunggal Irfan Abdillah dan Lurah Sunggal, Siti Aisah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan, Selasa (23/9/2025), menuai kekecewaan. Rapat tersebut membahas penutupan akses Jalan Amal Gang Melati 3, Lingkungan 2, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, oleh pagar besi yang didirikan oknum warga, meskipun jalan itu aset fasilitas umum milik Pemko Medan.

Baca Juga:

• Apartemen CityView Belum Punya Izin, Politisi PKB: Kalian yang Tidak Kerja, Kami yang Kena!
• Dilaporkan Pasien, DPRD Medan Perintahkan Klinik Luluh Hentikan Operasi Sementara
• Komisi IV DPRD Medan Desak Pembongkaran Pagar Besi Penghalang Akses Jalan Umum

Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan alasan absennya kedua pejabat tersebut. "Ada apa Camat dan Lurah tidak hadir, padahal persoalan ini menyangkut kepentingan umum dan sudah berlarut-larut," cetus Paul saat memimpin rapat yang dihadiri perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan, dan Tata Ruang (Perkimcikataru), Dinas Perhubungan, Dinas Perizinan, Satpol PP, serta Dinas Sumber Daya Alam, Bangunan, dan Manajemen Bencana Kota (SDABMBK).

Dari pemaparan Dinas SDABMBK melalui perwakilannya, Willy, diketahui bahwa surat teguran I sudah diterbitkan pada 13 Agustus 2024 kepada warga yang bertanggung jawab atas pagar besi tersebut. Surat itu memerintahkan pembongkaran dan pengembalian fungsi jalan semula dalam waktu 7 kali 24 jam. Jika tidak dipatuhi, Pemko akan mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Alasan penerbitan surat teguran didasari temuan lapangan bahwa jalan tersebut dikelola Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB D) dengan nomor registrasi 7329. Paul mendorong percepatan tindakan, terutama karena akses jalan ini esensial untuk kegiatan masyarakat, termasuk jalur menuju masjid.

"Kalau sudah ada pembuktian seperti ini, segera lakukan tindakan demi kepentingan umum," ujar Paul.

Rapat yang juga dihadiri anggota Komisi IV seperti Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, dan Zulham Efendi ini diharapkan mendorong koordinasi lebih baik antarinstansi untuk menyelesaikan isu penutupan fasilitas publik tersebut.