Tingkatkan Penegakan Hukum, Polrestabes Medan Usulkan Pembentukan 7 Polsubsektor ke Pemko

Usulan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Ruang Rapat II Balai Kota, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga:

• Bentuk Polsubsektor Hukum, Pemko Medan Sediakan Lahan Aset Daerah
• DPRD Medan Dorong Pemeriksaan Mendalam atas Dugaan Kecurangan Pengangkatan Kepling di Titi Papan
• Polrestabes Medan Musnahkan 50 Kg Narkoba dan 20 Ribu Ekstasi

Rakor ini dipimpin oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan Citra Effendi Capah, yang mewakili Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas. Peserta meliputi Kabag Perencanaan (Ren) Polrestabes Medan Kompol Sopar Hutasoit, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Tata Ruang (Perkimcikataru) Jhon Ester Lase, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta camat-camat terkait.

Kompol Sopar Hutasoit menjelaskan bahwa pembentukan Polsubsektor bertujuan memperkuat harmoni keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum (Gakkum), serta pengendalian lalu lintas dan angkutan umum (Yanma) yang berkeadilan.

"Rencana ini mencakup tujuh kecamatan, yaitu Medan Denai, Medan Perjuangan, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Petisah, Medan Maimun, dan Medan Polonia," katanya.

Dia berharap Pemko Medan dapat menyediakan lahan dan bangunan, baik dalam bentuk tanah kosong maupun gedung yang ada, untuk mendukung realisasi proyek ini.

"Dengan Polsubsektor, penanganan masalah keamanan bisa lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga pelayanan kepada warga Kota Medan semakin optimal," tambah Kompol Sopar.

Sementara itu, Citra Effendi Capah menyatakan dukungan Pemko dengan memprioritaskan aset daerah. Dari tujuh lokasi, baru dua yang siap lahan, dengan target satu Polsubsektor mulai dibangun tahun ini.

"Ini upaya konkret untuk menjaga keamanan kota secara lebih efektif," ujarnya. Rapat ini dijadwalkan berlanjut hingga solusi lahan terealisasi.