DPRDSU Minta Bobby Sikapi Perseteruan Antara DPRD dan Bupati Tapteng, Bobby: Nanti Kita Cari Solusinya

Kitakini.news -Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution angkat bicara terkait polemik hingga perseteruan antara DPRD dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng).

Baca Juga:

• Anggota Dewan Diduga Arogan, Diberitakan Langsung Ngeles, Pengamat : Kenapa "Kau Siapa?"
• Pemprovsu Harus Pro Aktif Tingkatkan PAD Dari PKB
• Ricky Anthony Tinjau Jalan Rusak, Ondim: Segera Diperbaiki

Bobby menegaskan, dirinya akan segera mempelajari dan mancari solusi tersebut.

"Saya baru dapat info Minggu ini, baru disampaikan juga. Tapi belum saya terima dari eksekutif maupun legislatif Tapteng secara langsung," ujar Bobby kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (17/9/2025), usai sidang paripurna.

Hal ini disampaikan Bobby Nasution menyikapi pernyataan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani SH MH saat sidang paripurna dewan.

Bobby mengatakan, hingga saat ini dirinya juga belum menerima keluhan itu secara langsung dari para kalangan ASN maupun pejabat di lingkungan Pemprovsu.

"Ya nanti kita akan pelajari dasarnya apa dan kita cari solusinya bagaimana. karena setiap persoalan tentunya ada solusinya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, menyampaikan saat Rapat Paripurna dihadapan Gubernur Sumut terkait persoalan komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tapteng.

"Pak Gubernur, saat ini di Tapteng sedang terjadi disharmonisasi antara DPRD dengan Bupati Tapteng. Kita minta Gubsu selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah untuk menyikapi kekisruhan tersebut sesuai aturan yang berlaku," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 9 diantaranya meliputi Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga.

Menurutnya, jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka akan berdampak sosial di masyarakat Tapteng.

"Tentunya hal ini akan merugikan rakyat Tapteng terkait kondisi yang ada saat ini," ucapnya.

Penggunaan Anggaran

Lebih lanjut diperoleh, perseteruan DPRD dengan Bupati Tapteng penyebabnya adalah tidak pernahnya rapat dengar pendapat dihadiri oleh eksekutif. Begitu juga dalam pembahasan RPJMD tidak pernah dihadiri langsung oleh bupati.

Kemudian, pada saat HUT 80 RI Bupati Tapteng Masinton Pasaribu juga tidak menghadiri pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam paripurna DPRD.

Malah Bupati Tapteng pada jadwal mendengarkan pidato Presiden Prabowo tersebut, dirinya hanya menonton dengan beberapa orang di rumahnya.

Selanjutnya, perseteruan juga terjadi akibat adanya kritis anggaran disampaikan oleh kalangan Anggota DPRD Tapteng, diantaranya soal penggunaan pendahuluan anggaran HUT ke 80 Tahun Kabupaten Tapteng.

Sementara pendahuluan dan pergeseran anggaran yang terjadi di Kabupaten Tapteng sama sekali tidak pernah disampaikan ke DPRD Tapteng.

Padahal penggunaan pendahuluan anggaran perayaan HUT ke 80 Kabupaten Tapteng tersebut dinilai melanggar Intruksi Presiden Indonesia dan Inpres instruksi Presiden tentang efisiensi. Apalagi pendahuluan tetsebut disaat DPRD Tapteng melakukan pembahasan atau sedang berjalan .

Kisruh itu diperparah dengan adanya sikap dari kepala daerah yang disebut-sebut telah mengancam anggota dewan yang akan menurunkan perumahan dan tunjangan komunikasi DPRD Kabupaten Tapteng.

Lebih lanjut informasi diterima, perseteruan antara DPRD dengan Bupati Tapteng juga disebut-sebut disebabkan adanya penolakan dari para wakil rakyat terhadap rencana pembangunan Jogging Track sepanjang 3 Km di kawasan Pantai Pandan oleh Bupati Masinton Pasaribu.

Sebab DPRD Tapteng mengakui pembangunan Jogging Track dengan anggaran sekitar Rp 3 Miliar tersebut akan mengakibatkan terjadinya penggusuran rumah warga dan mematikan pelaku UMKM di kawasan Pantai Pandan, sehingga hal itu diyakini berdampak sosial dan gejolak di masyarakat. (**)