Lambok Simamora: PT. BEL Abaikan Tugas dan Fungsi DPRD Sumut

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Lambok Andreas Simamora mengecam keras prilaku PT Bakara Energi Lestari, terkait dugaan penyebab kekeringan air di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Baca Juga:

• KMP Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan
• Fraksi Golkar DPRDSU Bangga Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
• Ihwan Ritonga Tolak Budi Arie Gabung ke Gerindra Demi Jaga Marwah Partai

Hal tersebut merujuk atas mangkirnya PT. BEL dalam undangan kedua rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Sumut dan pihak terkait lainnya. Pasalnya, masyarakat di Kecamatan Bakti Raja beberapa bulan lalu kerap mengeluhkan sulitnya mendapatkan air dengan kondisi kekeringan.

"Kita kecewa dengan perusahaan tersebut, mereka telah mengabaikan undangan RDP yang dikakukan oleh Komisi D. Ini menandakan perusahaan tersebut menghiraukan tugas dan fungsi lembaga legislatif," cetusnya kepada wartawan di Medan, Senin (15/9/2025).

Menurut Politisi Partai Hanur ini, tujuan Komisi D memanggil perusahaan tersebut untuk menerima informasi secara langsung dari perusahaan terkait. Namun, ia menilai PT. BEL seperti enggan memberikan keterangan dan merespon keluhan masyarakat.

"Kita sudah dua kali undang perusahaan itu, yang pertama dihadiri oleh humasnya, yang kedua sama sekali tak ada. Padahal, di RDP kedua itu kita ingin mendengar bagaimana klarifikasi dari Direktur Umumnya secara langsung," bebernya.

Lambok juga menyesalkan tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut. Pasalnya, berselang satu pekan mangkir saat diundang RDP, PT. BEL dengan bangganya mempublikasi pembagian CSR yang berupa alat Marcing Band di SMP Negeri 007 Sinambela.

"Yang kami kecewakan, Bupati Humbahas, Pak Oloan Paniaran Nababan bahkan hadir pada pembagian CSR itu. Padahal rakyatnya saat ini menjerit kesulitan mendapatkan air karena kekeringan yang diduga disebabkan dari PT.BEL," terang wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi Kabupaten, Samosir, Toba, Taput, Humbahas, Tapteng dan Kota Sibolga ini.

Masih kata Lambok, saat ini di Kecamatan Bakti Raja mengalami musim kemarau. Artinya, adalah momentum yang tepat untuk pihaknya melakukan tinjauan lapangan di lokasi tersebut dalam waktu dekat.

"Kami memang menunggu momentum kemarau untuk turun ke lapangan, jadi bisa kami lihat. Apakah aliran air dari irigasi itu kering atau tidak. Karena alasan mereka selalu menyebut kemarau penyebab kekeringan. Jika kami datang saat musim penghujan, tidak kelihatan kekeringan di aliran irigasi nantinya," terangnya.

Lambok juga menegaskan, jika perusahaan tersebut tidak segera berbenah dan menyadari kesalahannya, maka pihaknya akan mendorong Pemerintah Provinsi Sumut dan Kabupaten Humbahas serta pihak terkait lainnya untuk menindak tegas PT.BEL.

"Air ini merupakan kebutuhan utama, ditambahlagi areal persawahan masyarakat sangat bergantung pada aliran air irigasi. Jadi, kalau perusahaan tersebut nantinya terbukti secara konkret melakukan kesalahan, pemerintah tidak tinggal diam. karena kamai sudah mengantongi beberaa bukti yang ada," pungkasnya. (**)