Ahmad Darwis: P-APBD 2025 Harus Sentuh Kebutuhan Rakyat

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ahmad Darwis mendorong agar penambahan anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 harus lebih diprioritaskan untuk program-program yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan rakyat.

Baca Juga:

• DPRD dan Dinkes Sumut Bentuk Satgas UHC
• KMP Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan
• Fraksi Golkar DPRDSU Bangga Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Hal ini disampaikan Ahmad Darwis kepada wartawan merespon telah diserahkannnya Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut kepada pimpinan DPRD Sumut, Selasa (9/9/2025) lalu.

Menurut Darwis, setiap rupiah dalam P-APBD 2025 tidak boleh hanya berhenti pada proyek atau kegiatan seremonial, hanya pada penyediaan fasilitas kantor atau sekretariat, kecuali jika sudah tidak layak, namun harus benar-benar hadir dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat.

Masih kata Ahmad Darwis, Perubahan APBD 2025 ini harus dikawal agar lebih membumi, dan lebih dirasakan manfaatnya untuk rakyat.

"Fokusnya pada program kerakyatan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dasar, sosial dan kemasyarakatan. Rakyat harus merasakan langsung manfaatnya," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ahmad Darwis juga menjelaskan, program nyata adalah program yang langsung menyentuh dirasakan, memberikan manfaat, berkelanjutan dan efisiensi langsung ke rakyat.

Lebih lanjut Ahmad Darwis menerangkan, bahwa P-APBD 2025 merupakan momentum untuk memperbaiki alokasi anggaran yang belum optimal, sekaligus menutup celah ketidakadilan pembangunan di daerah.

"Jangan ada lagi anggaran yang tidak tepat sasaran. Kita ingin setiap tambahan dana bisa masuk ke dapur rakyat, membantu anak sekolah, dan meringankan beban keluarga," tandasnya.

DPRD Sumut mendorong anggaran P-2025 ini harus dilakukan dengan analisis dan kajian yang matang, sehingga ke depan tidak ada lagi pergeseran anggaran.

Legislatif juga mendorong pemerintah provinsi agar lebih transparan dalam menyusun program kerakyatan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaannya. (**)