Subandi: MBG Bukan Proyek Sosial tapi PSN

Kitakini.news - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dipacu agar bisa berjalan sesuai target pemerintah.

Baca Juga:

• Soal oknum Anggota DPRD Sumut dan Wartawan, Ini Tanggapan Erni
• P-APBD Sumut 2025 Prioritaskan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan
• Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Bantah Usir Wartawan Saat Rapat Dengan Disdik

Menurut Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), HM Subandi seluruh dapur penyedia makanan bergizi gratis (SPP) yang sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera rampung dan mulai beroperasi penuh.

"Semua kader Gerindra yang ikut mendirikan dapur, maupun lembaga dan yayasan di luar kader, kami dorong agar secepatnya operasional. Target Oktober harus tercapai, karena ini program besar untuk rakyat," ujar Subandi kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (10/9/2025).

Subandi menjelaskan, saat ini pemerintah menutup sementara pendaftaran dapur baru. Hal itu dilakukan agar perhatian dan energi tidak terpecah, melainkan fokus pada percepatan dapur yang sudah terdaftar. Dengan begitu, pencapaian target nasional bisa dikejar.

Subandi juga mengaku belum mendapatkan data persis di Sumut, Namun, sebulan lalu sudah berdiri 123 dapur SPP. Masing-masing dapur rata-rata melayani hingga 3.000 porsi makanan bergizi gratis setiap harinya. Sudah banyak dapur yang merealisasikan program tersebut secara rutin.

Namun, di tengah pelaksanaan, Subandi mengakui sempat muncul kendala berupa kesalahpahaman di lapangan. Beberapa pihak menilai MBG hanya sekadar program sosial sehingga dikhawatirkan dapur SPP akan mengalami kerugian atau tidak bertahan lama.

"Itu pemahaman yang salah. MBG ini bukan kerja sosial semata, tapi Proyek Strategis Nasional (PSN). Artinya, dalam kondisi apapun, anggarannya sudah disiapkan negara. Jadi tidak ada istilah dapur bisa bangkrut," tegasnya.

Ia merinci, pemerintah menyiapkan anggaran Rp15.000 per orang per hari. Dari jumlah itu, Rp10.000 murni digunakan untuk bahan makanan bagi anak SD, SMP, dan SMA atau ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu Rp3.000 dialokasikan untuk membayar gaji pekerja, listrik, air, gas, serta transportasi. Sementara Rp2.000 diperuntukkan untuk biaya sewa tempat maupun kebutuhan yayasan.

"Kalau dihitung, Rp2.000 operasional dikalikan 3.000 porsi, berarti Rp6 Juta per hari. Kalau sebulan ada 22 hari kerja, totalnya Rp132 Juta. Artinya jelas ada keuntungan, jadi tidak benar kalau program ini dianggap hanya sosial tanpa profit," ungkap Subandi.

Selain menyasar pelajar, program MBG juga diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui. Mereka diimbau untuk melaporkan diri ke SPP terdekat agar bisa mendapatkan porsi makanan bergizi setiap harinya.

Lebih lanjut Subandi menyampaikan, bahwa pemerintah daerah juga diminta menyiapkan lokasi sebagai sampel tanah pembangunan BGN. Nantinya, dapur yang dibangun pemerintah itu akan dikelola sesuai mekanisme, dengan dukungan penuh dari anggaran negara.

Dengan skema yang jelas, Subandi optimistis bahwa MBG akan menjadi solusi penting dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

"Ini bukan sekadar proyek memberi makan, tapi investasi besar untuk masa depan bangsa," pungkasnya. (**)