Forum Penyelamat USU Sebut Muryanto Amin Rektor "Palugada"

Kitakini.news - Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara (USU) menyoroti banyaknya dugaan kejanggalan dalam kepemimpinan Rektor USU, Prof. Muryanto Amin. Forum menilai, alih-alih fokus pada pembangunan akademik dan mahasiswa, rektor justru terseret ke dalam sejumlah proyek yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan dunia pendidikan tinggi.

Baca Juga:

• Dinilai Cacat Etika dan Moral, FP USU Somasi Tuntut Non Aktifkan Muryanto dan Coret Dari Daftar Bakal Calon Rektor
• PP IKA USU Bawa Kasus 10.000 Hektar Lahan Kebun Sawit USU ke Kajagung
• Forum Penyelamat USU Minta Muriyanto Fokus Panggilan KPK, Bukan Urus Kursi Rektor

Ketua Forum Penyelamat USU, Taufik Umar Dani Harahap, mengatakan jabatan rektor seharusnya berorientasi pada urusan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Namun yang terjadi, publik justru dikejutkan dengan isu keterlibatan sang rektor dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

"Ini yang kita rasa sangat aneh, ada rektor bisa jadi kontraktor jalan. Urusannya kan soal pendidikan tinggi, civitas akademika, kok bisa urusan jalan? Mungkin kalau diminta sebagai konsultan atau ahli, masih masuk akal. Tapi beliau kan dari FISIP, bukan teknik. Ilmu sosial politik, bukan teknik sipil, tidak ada hubungannya sama sekali," tegas Taufik, Senin (8/9).

Lebih jauh, Taufik menuturkan, masyarakat bahkan menjuluki Muryanto sebagai rektor "palu gada". Julukan itu muncul karena dianggap bisa masuk ke segala urusan, termasuk yang berada di luar jalur akademik. "Kalau istilah anak-anak Gen Z, rektor Doraemon. Apa saja bisa keluar, semua ada," ujarnya menyindir.

Selain dugaan keterlibatan dalam proyek jalan, Forum Penyelamat USU juga menyoroti proyek pembangunan Gedung UMKM Square dan kolam retensi di area kampus USU. Kedua proyek tersebut hingga kini tidak kunjung selesai dan dinilai mangkrak, meskipun telah menggunakan anggaran besar dari dana publik.

"Ini kan aneh, uangnya dari Pemko Medan, lahannya punya USU, tapi sampai sekarang tidak selesai juga. Harusnya kalau USU mau terbuka, mereka memberikan informasi seluas-luasnya ke publik. Sampai hari ini tetap mangkrak. Forum menilai ini bancakan," ungkap Taufik.

Forum bahkan menduga ada indikasi permainan dalam proyek tersebut. Meski mengakui tidak memiliki kewenangan penyidikan, mereka menilai pola yang terjadi patut dicurigai.

"Mungkin saja ini ada fee konsultan, cara bayarnya lewat skema tertentu. Kami tidak bisa memastikan, tapi indikasi itu jelas terlihat," tambahnya.

Meski demikian, Taufik menegaskan pihaknya tidak anti terhadap kemitraan antara perguruan tinggi dengan pemerintah. Menurutnya, kerja sama itu bisa saja dilakukan, asalkan tetap menjaga jarak agar peran akademik tidak kabur dan fungsi utama universitas tetap berada di jalurnya. "Kita tidak melarang USU bermitra dengan pemerintah. Tapi harus tetap menjaga jarak, supaya potret akademiknya tetap benar," ucapnya.

Forum Penyelamat USU pun mendesak pimpinan universitas memberikan klarifikasi terbuka terkait status dan kejelasan proyek-proyek yang tak kunjung rampung tersebut. Transparansi menurut mereka menjadi hal penting, terlebih proyek itu sudah melibatkan dana publik dalam jumlah besar.

Sebagai langkah lebih lanjut, Forum juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan proyek di lingkungan kampus. "Jangan sampai persoalan ini hanya jadi bahan cerita di kampus. Kalau memang ada indikasi bancakan, ya harus diusut tuntas. APH jangan tinggal diam," tegas Taufik.

Apalagi, nama Rektor USU Muryanto Amin sendiri sebelumnya juga sempat masuk dalam radar penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Menurut Forum, catatan tersebut semakin memperkuat alasan untuk membuka penyelidikan yang lebih luas terhadap proyek lain yang bermasalah di USU.

"Kalau KPK sudah pernah memeriksa Pak Muryanto, itu harusnya jadi alarm bagi semua pihak. Kasus jalan saja belum tuntas, sekarang muncul lagi soal proyek UMKM Square yang mangkrak dan kolam retensi yang tidak berfungsi untuk mengurangi banjir. Ini jelas harus jadi perhatian serius aparat penegak hukum," pungkas Taufik.