Agar Tidak Bohong, Ketua DPRD Sumut Disumpah Mahasiswa dengan Al-Qur’an untuk Kawal Tuntutan ke DPR RI

Kitakini.news - Aksi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis sore, berlangsung tidak biasa. Massa yang duduk berhadap-hadapan dengan anggota dewan mendesak Erni Ariyanti Sitorus, mengucapkan sumpah dengan memegang Al-Qur'an agar Ketua DPRD Sumut itu tidak berbohong untuk menyampaikanseluruh tuntutan mahasiswa ke DPR RI.

Baca Juga:

• Kolaborasi Mahasiswa PMI UINSU dan Siswa SD, Pentas Seni yang Hangatkan Penerimaan Rapor
• LIPSU Bongkar Dugaan Korupsi di PT KAI Divre I Sumut Terkait Pembongkaran Mess
• Kejati Janji Panggil Saksi Lain Terkait Dugaan Suap Anggota DPRD Medan

Momen itu terjadi setelah kurang lebih 45 menit perdebatan antara perwakilan mahasiswa dan anggota dewan di depan gedung DPRD. Akhirnya, Erni berdiri di hadapan massa dan dengan lantang melafalkan sumpah.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami DPRD Provinsi Sumut menerima dan akan melaksanakan tuntutan yang diajukan aliansi Mahasiswa UINSU. Demi Allah saya bersumpah," ucap Erni, yang langsung disambut tepuk tangan dan takbir mahasiswa. Sayangnya sumpah tersebut, hanya diucapkan sendiri oleh Erni, sementara pimpinan DPRD Sumut lainnya tidak.

Presiden Mahasiswa UINSU, Khoirul Fahmi, menjelaskan alasan mereka meminta sumpah suci tersebut. Menurutnya, selama ini janji anggota dewan sering hanya sebatas kata-kata normatif yang tidak pernah benar-benar diwujudkan. "Sumpah itu kami jadikan pengingat. Mereka bersumpah dengan kitab suci Al-Qur'an, maka tidak ada alasan untuk mengingkari amanat mahasiswa hari ini," tegasnya.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan beragam tuntutan yang dianggap penting bagi perbaikan sistem politik dan pemerintahan. Mereka mendesak pencopotan Kapolri yang dinilai gagal mengendalikan aparat dalam penanganan aksi, menolak kenaikan gaji serta tunjangan anggota DPR RI, dan meminta pemangkasan fasilitas mewah yang selama ini melekat pada pejabat legislatif. Mahasiswa juga menuntut Badan Kehormatan DPR RI segera memeriksa sejumlah anggota DPR yang dinilai bermasalah, antara lain Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.

Selain itu, mahasiswa menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi, reformasi besar-besaran terhadap DPR agar lebih berpihak kepada rakyat, serta penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap demonstran. Mereka juga meminta jaminan aparat untuk tidak bertindak represif dan benar-benar menjalankan SOP pengendalian massa, pembebasan seluruh peserta aksi yang ditangkap, pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai gagal menjaga keadilan sosial dalam kebijakan fiskal, serta peningkatan gaji bagi para guru di seluruh Indonesia.

Bagi mahasiswa, sumpah Ketua DPRD Sumut menjadi simbol pengikat moral dan komitmen politik. "Kalau janji bisa diingkari, sumpah di atas Al-Qur'an tidak boleh dilanggar. Ini menyangkut marwah dewan dan masa depan rakyat yang mereka wakili," pungkas Khoirul.