Dari Panitia Silat Mendaftar jadi Rektor USU, Kapasitas Johny Marpaung Dipertanyakan

Kitakini.news - Wacana pencalonan Johny Marpaung sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) mendapat respons kritis dari berbagai kalangan. Peneliti Serikat Masyarakat Demokrasi (SMD), Kristian R. Simarmata, menilai legitimasi Johny untuk memimpin universitas sebesar USU patut dipertanyakan.

Baca Juga:

• FP-USU Desak KPK Panggil Paksa Rektor USU dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
• Tim Investigasi Kemendiktisaintek Turun Selidiki Laporan Terhadap Rektor USU
• IKA MSP USU: Jangan Bangun Isu Provokatif Tentang Pemilihan Rektor

Diwawancarai Kitakini News, Kristian secara khusus menyoroti dukungan terbuka dari Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) terhadap pencalonan Johny. Menurutnya, hal itu tidak memiliki relevansi dengan dunia pendidikan.

Sekadar informasi, Johny Marpaung merupakan ketua panitia 3rd International Indonesian Pencak Silat Open Championship pada 4 sampai 10 Agustus 2025 di Gedung Serbaguna Dispora Sumatera Utara.

"Kenapa harus menyatakan dukungan terbuka begitu? Kalau relevansinya kan sebenarnya enggak ada urusan. Panitia turnamen olahraga itu urusannya berbeda jauh dengan dunia pendidikan, apalagi rektor sekelas USU yang merupakan wajah Sumatera Utara," ujar Kristian kepada wartawan.

Kristian menegaskan, kampus adalah ruang intelektual yang berfungsi mencetak generasi baru, membentuk karakter, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal itu berbeda jauh dengan penyelenggaraan turnamen olahraga yang sifatnya musiman.

"Kalau rektor itu tanggung jawabnya melekat, setiap hari, dengan moral terhadap seluruh masyarakat Sumatera Utara bahkan Indonesia. Jadi yang mau maju harus bisa bercermin dulu. Jangan hanya bermodal pengalaman panitia turnamen kemudian merasa layak memimpin universitas besar," katanya.

Kritik juga diarahkan pada penyelenggaraan The 3rd International Indonesian Pencak Silat Open Championship yang dipimpin Johny. Dinilai terdapat inkonsistensi serius terkait jumlah negara peserta. Informasi yang Kitakini News dapatkan, awalnya, dirilis 20 negara ikut. Tapi kemudian jadi 10 negara sesuai keterangan Johny sendiri saat pidato pembukaan, namun faktanya di lapangan berbeda. Bahkan tidak ada dijelaskan peserta dari negara mana saja yang ikut, sementara di lapangan, setidaknya terlihat kontingen dari empat negara saja yang ada.

"Kalau begitu itu kan menunjukkan ada pembohongan publik. Kalau begini bagaimana kita bisa bicara integritas?" tegasnya.

Selain itu, Kristian menilai turnamen tersebut tidak memiliki gaung signifikan di masyarakat. Publikasi di media pun nyaris tidak terdengar, sehingga klaim pencapaian besar menjadi diragukan.

Kritikan semakin menguat ketika menyinggung penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) yang diraih dalam ajang itu. Rekor yang dicatat justru berkaitan dengan transaksi ritel, bukan prestasi olahraga.

"Kalau alat ukur prestasi silat itu kan berapa atlet muda yang lahir, bagaimana pembinaannya, dan posisi Indonesia di mata internasional. Tapi kalau rekor MURI-nya soal transaksi, itu kan bukan prestasi olahraga, melainkan prestasi pasar. Itu tidak relevan," jelas Kristian.

Lebih jauh, kemampuan Johny dalam mengelola tim turut diragukan. Kristian menyinggung adanya keluhan dari bagian humas panitia yang tidak dilibatkan dalam rapat maupun pengambilan keputusan.

"Kalau mengelola tim turnamen saja tidak bisa, bagaimana mau mengelola guru besar, dosen, fakultas, apalagi mahasiswa? Itu bukti ketidakmampuan manajerial. Padahal rektor harus mampu mengelola ribuan orang dengan kompleksitas tinggi," katanya.

Kristian menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemilihan Rektor USU seharusnya berorientasi pada figur yang memiliki integritas, etika, serta kapasitas akademik yang jelas.

"Kita bicara dunia pendidikan, membentuk karakter bangsa. Kalau dari hal-hal kecil saja sudah bermasalah dengan integritas, bagaimana kita bisa berharap pada kepemimpinan di level rektor?" pungkasnya.