Kendalikan Inflasi dan Akselerasi ETPD di Sumut, Pemprovsu Minta Pemkab/Pemko Lakukan Ini

Kitakini.news -Guna mengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) menyerukan beberapa hal kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumut.

Baca Juga:

• Dukung Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional, Sumut Gelar Pasar Murah
• Lima Organisasi Pemuda di Sumut Dukung Pemprovsu Berantas Narkoba
• F1 Powerboat, Wagub Sumut: Antusias Warga Luar Biasa

"Pertama, pemerintah kabupaten dan kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluas toko pantau inflasi," terang Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Surya saat pimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (29/8/2025).

Kedua, lanjut Surya, perlunya penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu hilir. Pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.

Poin ketiga, Wagubsu meminta agar ada penguatan dan integrasi data pangan melalui penggunaan teknologi informasi. Disepakati pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Karo dan Langkat, sebagai sistem dini harga dan stok pangan.

Untuk akselerasi ETPD, Surya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah secara non tunai. Seluruh Pemda berkomitmen memperluas kanal pembayaran non tunai, khususnya pada kanal digital (QRIS, E-Commerce, Mobile Banking) untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat dengan lebih transparan dan akuntabel.

"Selanjutnya, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non tunai sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia," jelas Surya.

Selain itu, Surya juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi ditingkatkan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan sosialisasi dan capacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha terhadap manfaat digitalisasi. Serta mendorong peningkatan realisasi transaksi non tunai daerah.

Sementara itu ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprovsu berkolaborasi dengan berbagai pihak di Sumut dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025. Mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, dan melakukan gerakan pasar dan pangan murah se-Sumut selama tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi menyampaikan, beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumut. Tekanan inflasi di Sumut sebagian besar bersumber dari kenaikan Harga kelompok makanan. Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.

Pertama, katanya, mengenai kondisi neraca pangan yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan antar daerah. Kedua pasokan dan harga beras belum stabil. Ketiga mengenai ekosistem hulu-hilir komoditi pangan belum terbentuk."Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut," kata Iman Gunadi.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Tebing Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Hutabarat. (**)