Bahrumsyah : Evaluasi Besar-Besaran Diperlukan di Bapenda Kota Medan

Kitakini.news - Komisi III DPRD Kota Medan mengusulkan perlunya evaluasi menyeluruh di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmaksimalan dalam pengutipan pajak dari restoran, reklame, parkir, dan pajak lainnya.

Baca Juga:

• Evaluasi Pencapaian Penerimaan, Rico Waas Tegaskan Progres Untuk Tingkatkan PAD Harus Dikejar Sampai Akhir Tahun
• DPRD Medan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Lahan untuk Proyek Tanggul Danau Siombak
• DPRD Medan Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, HT Bahrumsyah, menyatakan, "Kami merekomendasikan agar Bapenda melakukan evaluasi besar-besaran. Evaluasi ini tidak hanya mencakup pegawai atau pejabat, tetapi juga sistem kerja yang ada." Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bapenda dan Satpol PP Medan di ruang Komisi III DPRD Medan pada Senin (14/7/2025).

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo Pardede, dan dihadiri oleh anggota Komisi III lainnya, seperti Godfried Efendi Lubis, Eko Afrianta Sitepu, dan Sri Rezeki. Dari pihak Bapenda dan Satpol PP Medan, hadir sejumlah kepala bidang dari kedua organisasi perangkat daerah tersebut.

Bahrumsyah menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya penarikan pajak dari restoran, reklame, dan parkir adalah kurangnya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan secara rutin. Ia memberikan contoh pajak dari Restoran Kalasan, yang seharusnya dapat meningkat jika Bapenda lebih aktif dalam pengawasan.

"Saat ini, pajak Restoran Kalasan hanya mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Saya yakin, jika Bapenda rutin melakukan pengawasan, pajak restoran tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan," ungkap Bahrumsyah.

Fenomena serupa juga terjadi pada pajak reklame. Bahrumsyah menyoroti bahwa pajak reklame umumnya dikenakan pada papan reklame yang berada di jalan-jalan protokol, sementara banyak papan reklame di ruas jalan kecamatan yang tidak membayar pajak.

Ia mencontohkan, di sepanjang Jalan Merak Jingga, setiap toko memiliki sedikitnya 10 reklame terpasang, namun hanya satu atau dua yang membayar pajak. Hal yang sama juga terlihat di Jalan Platina Raya, Medan Deli, di mana banyak papan reklame berdiri hingga mengganggu estetika jalan.

"Kami mengetahui bahwa ada oknum petugas dari Bapenda dan Satpol PP Medan yang menjadikan papan reklame sebagai sumber pendapatan pribadi. Bahkan, Satpol PP seolah hanya berfungsi untuk menakut-nakuti pengusaha yang tidak membayar pajak," tegas Bahrumsyah.

Bahrumsyah berharap, dengan adanya rekomendasi dari Komisi III, Bapenda dan Satpol PP Kota Medan dapat menjalankan tugas dan peran mereka sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku di masa mendatang.