Anggota DPRD Medan Ingatkan Bahaya Dokumen Adminduk Diunggah di Medsos, Bisa Jadi Alat Pinjol!

Kitakini.news - Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Edi Saputra, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga dokumen administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki.

Baca Juga:

• Salomo dan Eko Aprianta Hadiri Panggilan Kejati Sumut Terkait Dugaan Pemerasan
• DPRD Medan Lanjutkan Pembahasan Ranperda Penanggulangan Kebakaran
• DPRD Medan Minta PLN dan Tirtanadi Tingkatkan Pengawasan Cegah Kebakaran

"Dokumen adminduk kita bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, seperti penipuan atau pengajuan pinjaman online. Oleh karena itu, saya ingin menekankan agar masyarakat tidak sembarangan mengumbar atau menunjukkan berkas adminduk, seperti Kartu Keluarga dan KTP," ungkap Edi Saputra pada Senin (8/7/2025).

Edi Saputra menyoroti bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini, risiko penipuan dan kejahatan yang memanfaatkan data orang lain, termasuk adminduk, semakin meningkat. Ia menyebutkan bahwa banyak laporan dari warga yang mengindikasikan bahwa dokumen adminduk mereka telah digunakan tanpa sepengetahuan untuk keperluan pinjaman online atau tindakan kriminal lainnya.

Karena itu, Edi Saputra kembali mengingatkan masyarakat Kota Medan tentang potensi bahaya yang mengintai ketika mereka mengunggah atau memperlihatkan dokumen adminduk di dunia maya. Ia menegaskan bahwa foto-foto yang berisi dokumen pribadi tersebut sangat rentan disalahgunakan oleh individu dengan niat jahat. "Saat ini, banyak orang yang dengan mudahnya memposting dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, di internet," tambahnya.

Edi Saputra menjelaskan bahwa jika dokumen adminduk warga disalahgunakan, maka kerugian akan ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Ia juga mengakui bahwa masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya melindungi data pribadi dan dokumen adminduk mereka.

Lebih lanjut, Edi Saputra menyampaikan keprihatinannya terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus adminduk. Padahal, dokumen ini sangat penting sebagai bukti resmi yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi lainnya.

"Jangan hanya mengurus adminduk saat ada kebutuhan mendesak, seperti saat anak masuk sekolah, saat sakit, atau saat mengurus pengalihan surat ahli waris. Misalnya, ketika anak sakit, baru sibuk mengurus adminduk untuk BPJS Kesehatan. Perlu diingat, pengurusan BPJS Kesehatan tidak bisa langsung aktif setelah kartu diurus," tegasnya.