Aksi Unjukrasa Mahasiswa di Medan Berujung Bentrok, 153 Orang Ditangkap

Kitakini.news - Ratusan mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Utara kembali turun ke jalan, Selasa (26/8/2025). Mereka menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa tema "Selusin Tuntutan Rakyat".

Baca Juga:

• Demo Bubarkan DPR, Ketua IMM Sumut Diamankan Polisi
• Sepuluh Orang Pendemo Diamankan Polisi
• Polisi Bubarkan Pendemo, Massa Cipayung Plus Lari Kucar Kacir

Salah satu isu paling keras yang mereka suarakan adalah desakan agar anggaran pembangunan kolam retensi di Sumatera Utara segera diaudit secara terbuka.

Aksi berlangsung sejak siang dengan orasi bergantian. Massa membawa spanduk besar, membakar ban bekas, dan meneriakkan yel-yel yang mengecam DPRD Sumut. Mereka menuding proyek kolam retensi menghabiskan dana rakyat hingga miliaran Rupiah, namun tidak memberi manfaat nyata dalam mengatasi banjir.

"Kolam retensi dibangun dengan alasan untuk rakyat, tapi apa buktinya? Banjir tetap melanda, sementara uang rakyat hilang entah ke mana. Kami menuntut audit menyeluruh, bukan sekadar laporan formalitas," teriak seorang mahasiswa dari atas mobil komando.

Namun, ketegangan mulai memuncak ketika mahasiswa sudah lama menunggu anggota DPRD Sumut keluar menemui massa, tetapi tak kunjung mendapat jawaban. Kekecewaan pun meledak. Kemudian Mahasiswa membakar ban tepat di depan gerbang utama gedung dewan yang dijaga aparat.

Polisi berulang kali meminta massa memadamkan api, namun mahasiswa menolak. Suasana kian panas ketika lemparan botol air mineral dan batu diarahkan ke aparat.

Situasi semakin tak terkendali ketika massa berhasil merobohkan pintu gerbang samping gedung DPRD. Aparat kepolisian yang dibantu pasukan anti huru-hara langsung bertindak. Water cannon dan gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan. Massa pun kocar-kacir hingga sebagian berpencar ke jalan sekitar gedung dewan.

Bentrok yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIB itu berujung pada pengamanan besar-besaran. Berdasarkan data kepolisian, sebanyak 153 orang pengunjuk rasa diamankan. Mayoritas dari mereka berstatus mahasiswa, sementara sebagian lainnya pelajar. Mereka digelandang ke pelataran parkir gedung DPRD untuk didata dan diperiksa lebih lanjut.

Pengamanan itu sempat diwarnai insiden. Seorang wartawan yang meliput aksi, Firdaus Peranginangin dari Harian SIB, mengaku ponselnya dirampas oleh oknum provost ketika hendak merekam proses penangkapan mahasiswa. Peristiwa tersebut memicu perdebatan sengit di lokasi sebelum akhirnya ponsel dikembalikan.

Meski aksi berakhir ricuh, substansi tuntutan mahasiswa tetap mengemuka. Selain desakan audit kolam retensi, mereka juga menggugat berbagai isu kebangsaan. Antara lain, penghapusan tunjangan mewah DPR, penetapan gaji wakil rakyat setara UMK/UMP, pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Antikorupsi, transparansi audit BPK dan KPK, pengalihan anggaran DPR ke program pro rakyat, hingga revolusi partai politik yang dinilai sudah dikuasai oligarki.

Mereka juga menolak RUU TNI dan RUU Polri yang dinilai mengancam demokrasi sipil, serta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat. Di tingkat lokal, mahasiswa meminta kasus-kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara termasuk pembangunan jalan dan proyek infrastruktur lain diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Menurut mahasiswa, DPRD Sumut tidak boleh hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan eksekutif, tetapi harus berdiri di barisan rakyat dengan mengawasi setiap rupiah anggaran.

"Audit kolam retensi hanyalah awal. Jika dewan tetap bungkam, maka rakyat akan menilai DPRD lebih berpihak pada elite ketimbang pada masyarakat yang mereka wakili," seru salah satu orator.

Menjelang malam, aparat mengumumkan pembubaran aksi karena batas waktu unjuk rasa telah lewat. Namun, imbauan itu tidak diindahkan hingga akhirnya massa dibubarkan secara paksa. Gas air mata kembali ditembakkan, dan aparat dengan tameng lengkap menyapu bersih sisa kerumunan di sekitar gedung dewan.

Peristiwa ini meninggalkan dua catatan penting. Pertama, aksi mahasiswa menunjukkan keresahan nyata publik atas transparansi anggaran, khususnya proyek kolam retensi yang dinilai tidak akuntabel. Kedua, cara aparat merespons dengan menangkap 153 pengunjuk rasa justru menimbulkan pertanyaan baru tentang ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Sumatera Utara.

Aksi yang dimulai dengan suara lantang menuntut audit akhirnya ditutup dengan sirene water cannon dan derap sepatu aparat. Namun, tuntutan mahasiswa agar DPRD Sumut berani membuka transparansi penggunaan anggaran, terutama terkait proyek suap pembangunan jalan di Tapsel dan Madina yang melibatkan Kadis PUPR Sumut, Topan OP Putra, termasuk keterlibatan Muriyanto Amin, Retor USU yang mangkir saat dipanggil untuk diperiksa KPK, dugaan penyelewengan dana Kolam Retensi USU, dugaan penyelewengan dana Gedung Kolaborasi UMKM Square dan banyak lainnya.

Meskipun banyak pengunjukrasa yang diamankan, namun mahasiswa berjanji perjuangan mereka tidak akan surut dan akan kembali dengan massa yang lebih banyak karena perjuangan yang mereka lakukan, bukan untuk kepentingan segelintir orang, tetapi untuk kepentingan masyarakatIndonesia, terkhusus masyarakat Sumatera Utara juga. (**)