Kasus Immanuel Disebut Kecil, Aktivis Desak KPK Bongkar Dugaan Suap Jalan di Sumut Libatkan Rektor USU

Kitakini.news - Aktivis Suluh Demokrasi (SMD) menyatakan apresiasi terhadap langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Menurut SMD, tindakan itu menunjukkan bahwa KPK mulai kembali berani mengambil sikap terhadap dugaan tindak pidana korupsi di level pejabat tinggi.

Baca Juga:

• Usai Pengukuhan Guru Besar, Rektor Muryanto Amin "Menghilang"
• OTT KPK: Ini Penampakan 16 Mobil dan 7 Motor Mewah Disita dari Kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer
• KPK Sita Uang, Mobil dan Ducati Bersama Emmanuel Ebenezer

Koordinator SMD, M. Johnson Silalahi, mengatakan kepada wartawan di Batam bahwa penangkapan tersebut memberi sinyal positif bagi publik yang selama ini meragukan independensi KPK.

"Setidaknya, langkah berani KPK saat ini mulai menjawab keraguan masyarakat atas KPK yang selama ini diragukan independensinya," ujar Johnson.

Meski begitu, Johnson menilai kasus yang menjerat Immanuel Ebenezer relatif kecil, hanya menjadi besar karena jabatannya. Jika dibandingkan dengan sejumlah kasus korupsi lain yang kini tengah disorot masyarakat. Menurutnya, KPK tidak boleh hanya fokus pada kasus Immanuel semata, tetapi juga harus menuntaskan perkara besar lain yang merugikan keuangan negara dalam jumlah lebih besar.

"KPK memang seharusnya tidak perlu ragu untuk menyeret siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan begitu, marwah KPK bisa kembali tegak, dan keuangan negara yang semestinya untuk kepentingan rakyat tidak lagi disalahgunakan hanya untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu," tegasnya.

Salah satu kasus yang disorot SMD adalah dugaan suap pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara. Menurut Johnson, perkara tersebut lebih besar dan melibatkan banyak pihak, termasuk pengusaha dan pejabat penting. Ia menyebut nama Topan Obaja Putra Ginting yang sudah terseret kasus tersebut, namun menduga masih ada aktor utama lain di baliknya.

"Salah satunya kasus suap pembangunan jalan di Sumatera bagian selatan yang melibatkan Topan Obaja Putra Ginting. Kami menduga masih ada pemain utama di belakangnya," kata Johnson.

Johnson menambahkan, hal yang lebih mengherankan adalah keterlibatan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) dalam kasus suap tersebut. Menurutnya, posisi seorang rektor semestinya tidak berkaitan dengan proyek infrastruktur semacam itu.

"Di balik kasus suap pembangunan jalan tersebut ada yang menarik dan di luar nalar karena melibatkan Rektor USU, Muryanto Amin, padahal kapasitasnya tidak ada kaitan langsung dengan proyek tersebut," ungkapnya.

Ia menilai, penangkapan Wamenaker Immanuel tidak terlalu rumit karena yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan politik besar ataupun barisan loyalis yang bisa menghalangi proses hukum. "Karenanya, kasus Immanuel Ebenezer ini kami nilai sangat ringan karena Wamenaker ini tidak punya orang kuat dan tidak ada barisan loyalis juga di belakangnya," tutup Jhonson.

Kasus yang disinggung SMD di Sumatera Utara disebut-sebut bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih luas dugaan penyimpangan dalam berbagai proyek pembangunan di daerah tersebut. Jhonson mencontohkan, selain pembangunan jalan, ada pula proyek kolam retensi di kawasan USU dengan anggaran sekitar Rp20 hingga Rp25 miliar, serta proyek perbaikan saluran drainase dan sejumlah proyek lain yang dinilai bermasalah.