Mahasiswa USU Klaim Dapat Intimidasi Pasca Aksi Kritik Rektor, Telepon Misterius Terus Berdatangan

Kitakini.news - Pasca aksi protes mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang dibubarkan paksa pada Minggu, 17 Agustus 2025 lalu, gelombang intimidasi disebut masih berlanjut. Ketua PMII USU, Jalaludin Pulungan, mengungkapkan pihaknya terus menerima panggilan telepon misterius dari orang-orang yang diduga berasal dari pihak keamanan kampus maupun rektorat.

Baca Juga:

• Usai Pengukuhan Guru Besar, Rektor Muryanto Amin "Menghilang"
• OTT KPK: Ini Penampakan 16 Mobil dan 7 Motor Mewah Disita dari Kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer
• KPK Sita Uang, Mobil dan Ducati Bersama Emmanuel Ebenezer

"Banyak telepon yang masuk dari pihak mereka, tapi tidak saya tanggapi," kata Jalaludin kepada kitakini.news, Senin (18/8/2025), melalui sambungan telepon.

Menurut Jalaludin, pihaknya menduga panggilan-panggilan tersebut merupakan upaya intimidasi atau bahkan negosiasi agar PMII USU menghentikan aksi unjuk rasa yang menyasar kepemimpinan Rektor USU, Muryanto Amin. Namun, ia menegaskan mahasiswa tidak akan berhenti bersuara karena aksi mereka bertujuan menjaga integritas kampus.

"Kami tidak akan bernegosiasi. Kritik ini demi kebaikan universitas kami," tegasnya.

Sebelumnya, aksi mahasiswa PMII USU yang berlangsung setelah upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di halaman Gedung Biro Rektorat, Jalan Dr. Mansyur, Medan, sempat mendapat perlawanan keras dari pihak keamanan kampus. Mahasiswa yang membentangkan poster berisi kritik terhadap Rektor Muryanto Amin dipaksa menggulung poster dan segera membubarkan diri. Bahkan, mereka diancam akan dipersulit dalam urusan perkuliahan jika tetap melanjutkan aksi.

Dalam aksinya, mahasiswa melakukan orasi serta membentangkan poster yang menyoroti kepemimpinan Rektor Muryanto. Mereka menilai Muryanto tidak mampu menjaga marwah universitas karena diduga terlibat dalam proyek korupsi pembangunan jalan di Mandailing Natal yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahasiswa mendesak Majelis Wali Amanat (MWA) USU untuk segera menyeret Muryanto ke sidang kode etik. Menurut mereka, seorang rektor seharusnya fokus pada tugas akademik dan menjaga integritas lembaga pendidikan, bukan terlibat dalam urusan proyek dan politik.

Sorotan terhadap Muryanto Amin bukan kali ini saja muncul. Saat pencalonan sebagai rektor, ia sempat tersandung dugaan self-plagiarism dan bahkan dijatuhi sanksi oleh MWA, meski kemudian dibatalkan setelah intervensi kementerian sehingga ia tetap dilantik pada 2021. Selanjutnya, proyek pembangunan Kolam Retensi di kawasan USU menuai kritik lantaran dianggap tidak transparan dan menimbulkan tanda tanya besar terkait manfaat serta tata kelola.

Pada tahun 2024, Muryanto kembali disorot setelah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara karena diduga menunjukkan keberpihakan kepada pasangan Bobby Nasution–Surya dalam Pilkada serentak. Laporan itu semakin menambah daftar panjang kontroversi seputar dirinya sebagai pimpinan perguruan tinggi.

Nama Muryanto kembali ramai diperbincangkan setelah diperiksa KPK beberapa hari lalu dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Mandailing Natal (Madina). Kasus tersebut juga menyeret sejumlah nama lain, di antaranya Dedi Rangkuti yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Pemeriksaan ini diduga berkaitan erat dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kadis PUPR Sumut, Topan OP Ginting, bersama empat orang lainnya, hingga menyeret mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yassir Ahmadi.