Ebenejer: Kemenkeu Terjebak Mencari Objek Pajak Sumber Penerimaan Baru

Kitakini.news -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai kian terjebak pada fokus sempit, yakni mencari objek pajak baru sumber penerimaan baru sekaligus menghitung potensi penerimaannya, sementara fondasi utama pertumbuhan ekonomi justru terabaikan.

Baca Juga:

• Timbul Sibarani: Pemimpin Golkar Sumut ke Depan Harus Mampu Besarkan Partai dan Merangkul Semua Kalangan
• Ketua F-PAN DPRD Sumut Bersama BM PAN dan PUAN Batubara Salurkan Bantuan Bencana ke Batangtoru
• Thailand dan Jepang Naikkkan Pajak Turis, Empat Negara Ini Juga Sama

"Stabilitas moneter, reformasi pasar dan deregulasi merupakan tiga pilar penting untuk menciptakan pertumbuhan finansial berkelanjutan. Namun, yang terlihat dalam kebijakan fiskal belakangan ini, hanya pencarian sumber penerimaan pajak untuk rakyat yang menjadi prioritas," terang Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ebenejer Sitorus SE MM kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Selasa (12/8/2025).

Padahal, sistem ekonomi dan finansial merupakan indikator kesehatan negara.

"Bagaimana investor mau masuk jika nilai tukar tidak stabil?. Pasar produk dan jasa pun tidak efisien, tidak kompetitif, dan kurang transparan," tegasnya.

Menurut Ebenejer, deregulasi yang hanya dilakukan setengah hati, juga dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu contoh, aturan di bidang lingkungan hidup, yang kerap dianggap pelaku usaha sebagai hambatan paling rumit, tidak efisien, bahkan terkadang tidak masuk akal.

"Janji pemerintah mempermudah perizinan masih sebatas wacana. Setiap kali ada rencana 'Perbaikan' regulasi, pelaku usaha justru khawatir akan muncul ketidakpastian baru, bukannya perbaikan yang sesungguhnya," cetus wakil rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kahupaten Batubara, Asahan dan Kota Medan ini.

Masih kata Ebenejer, bahws ego sektoral para pengambil keputusan juga menjadi sorotan. Banyak kebijakan yang tidak mau diubah meski terbukti keliru di lapangan.

"Tidak ada penalti atau konsekuensi bagi pejabat yang membuat keputusan salah, namun kebijakan tersebut tetap mengikat semua pelaku usaha di Indonesia," terangnya.

Berkaitan dengan itu, politisi vokal ini mendesak pemerintah kembali menempatkan stabilitas moneter, efisiensi pasar, dan deregulasi nyata sebagai prioritas. Tanpa itu, upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai hanya akan berjalan di tempat. (**)