Gubsu dan Kajatisu Bahas Restorative Justice

Kitakini.news -Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) Harli Siregar membahas program Restorative Justice, yang bertujuan untuk mewujudkan rasa aman dan tertib di masyarakat, sebagai fondasi menuju Sumut yang Maju, Unggul, dan Berkelanjutan yang merupakan visi misi Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

Baca Juga:

• DPRDSU Sahkan R-APBD Sumut TA 2026 Sebesar Rp11,673 Triliun
• Rumah Dinas Gubernur Sumut Dikelung Banjir
• Pemprovsu Kirim Tim dan Peralatan Evakuasi ke Daerah Terdampak Bencana

Pembahasan ini dilakukan saat Kajatisu Hari Siregat beserta rombongan bersilaturahmi ke Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (12/8/2025).

"Program Prestice ini merupakan inisiatif Pemprovsu untuk menghadirkan sistem penyelesaian hukum yang lebih adil, humanis, dan berpihak kepada masyarakat kecil," ujar Bobby.

Menurutnya, Prestice akan dijalankan melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas instansi, termasuk aparat hukum, tokoh masyarakat, dan advokat, serta didukung oleh klinik hukum gratis dan layanan pengaduan online-offline.

Gubsu juga menjelaskan, banyak hal yang bisa dikolaborasikan dengan Kejatisu termasuk Prestice. Program yang memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat.

Sementara itu Harli Siregar menyampaikan, kerjasama antara Pemprovsu dan Kejatisu sudah terjalin lama. Pihaknya melihat kolaborasi dan sinergitas sudah berjalan dengan baik. Restorative Justice bukan hanya menghentikan perkara tapi juga diberikan bantuan.

"Kami sangat menyambut baik, hal-hal yang fungsinya sebagai pengawalan sampai keamanan yang bisa ditingkatkan ke depan. Kita komit dengan pengakuan dengan Restorative Justice," terangnya.

Selain membahas tentang Restorative Justice, Kajati juga mengapresiasi Gubsu dalam menerapkan tiga bentuk loyalitas yang diterapkan kepada aparatus sipil negara (ASN). Ketiga loyalitas yang dimaksud adalah loyal kepada masyarakat, keluarga, dan pimpinan.

Tak hanya itu, Harli juga mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk meningkatan PAD daerah, diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara Pemprovsu dan Kejatisu dalam hal meminimalisir kebocoran PAD.

"Pembangunan Sumut sangat penting, salah satunya bagaimana dengan meningkatkan pendapatan kita. Kita bisa bekerjasama meminimalisir sumber-sumber kebocoran," terangnya. (**)