Fraksi PKS: RPJMD Sumut 2025-2029 Tak Cerminkan Optimisme Pembangunan Daerah

Kitakini.news - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menilai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut Tahun 2025-2029, belum sepenuhnya mencerminkan optimisme terhadap potensi riil Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera.

Baca Juga:

• Bobby Nasution dan DPRD Sumut Setujui Ranperda RPJMD 2025-2029
• Perlu Terobosan Regulasi Wujudkan APBD Berpihak Kepada Rakyat Kecil
• PKB dan Tantangan Perempuan di Dunia Politik Menata Jalan Tengah Bagi Keadilan Gender Dalam Demokrasi

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Fraksi PKS H Salman Alfarisi Lc MA saat membacakan pendapat akhir Fraksi dalam sidang Paripurna DPRD Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (7/8/2025).

Menurut PKS, Sumut masih tertinggal dalam indikator penting pembangunan manusia. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut masih berada di angka 75,76—lebih rendah dari Sumatera Barat yang telah mencapai 76,43.

Fakta ini dianggap sebagai sinyal adanya ketimpangan antara besarnya potensi sumber daya daerah dengan hasil pembangunan yang dicapai.

"Ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara belum mampu menjadikan kapasitas vitalnya sebagai kekuatan pembangunan nyata. RPJMD ini harusnya menjadi koreksi arah, bukan sekadar dokumen formal yang sarat retorika," tegas Salman.

Soroti Optimisme Fiktif dalam Proyeksi Ekonomi

PKS juga menilai, proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD yang tertuang dalam RPJMD masih terlalu konservatif dan belum mencerminkan semangat eksplorasi potensi daerah. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) diminta tidak bermain aman, melainkan harus berani membuat lompatan strategi ekonomi berbasis sumber daya lokal yang digarap secara inovatif.

"Kalau RPJMD-nya saja sudah pesimistis, bagaimana publik bisa berharap lebih pada kinerja pembangunan ke depan?" imbuhnya.

Fraksi PKS juga menekankan perlunya harmonisasi antara arah pembangunan daerah dengan strategi nasional. Mereka mengingatkan agar Gubernur Sumut ke depan memprioritaskan ketahanan pangan, termasuk dengan memanfaatkan potensi besar bahan baku pupuk organik di Sumatera Utara yang selama ini belum digarap maksimal.

Pendidikan dan Kesehatan: Alokasi Besar, Hasil Minim?

Pada sektor pendidikan, Fraksi PKS mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran yang besar, namun belum menghasilkan dampak signifikan terhadap kualitas SDM. Mereka mengkritik bahwa sebagian besar kebijakan pendidikan masih sebatas mengejar angka, belum menyentuh kualitas dan pemerataan akses, terutama bagi institusi pendidikan swasta yang jumlah siswanya mencapai 36 persen di Sumut.

"Anggaran besar bukan jaminan kemajuan pendidikan jika tidak tepat sasaran. Pemerintah Provinsi harus berani mengubah pendekatan, dari sekadar memenuhi konstitusi menjadi orientasi hasil nyata," ujar Salman.

Kritik serupa juga diarahkan ke sektor kesehatan. Fraksi PKS menyebut belum adanya peta jalan yang konkret untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata, terutama di daerah tertinggal dan terpencil.

"Fasilitas terbatas, tenaga medis kurang, promosi kesehatan minim. Tapi RPJMD seolah mengklaim semuanya dalam kendali. Ini berbahaya," tegasnya.

Infrastruktur dan BUMD Jadi Sorotan Serius

PKS juga menyoroti lemahnya program pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang selama ini belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata. Mereka mengingatkan bahwa konektivitas antarwilayah masih menjadi persoalan besar yang harus dijawab lewat program konkret, bukan hanya narasi di atas kertas.

Tak kalah penting, kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak sehat baik secara manajerial maupun keuangan juga dikritik. Fraksi PKS menuntut adanya audit menyeluruh dan pembenahan sistemik agar BUMD dapat berkontribusi nyata terhadap PAD.

DPRD Harus Libat Aktif Dalam Pengawasan

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD harus menjadi bagian penting dalam sistem akuntabilitas pembangunan. DPRD tidak boleh sekadar diberi peran formal dalam persetujuan awal, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan evaluasi setiap tahapan implementasi RPJMD.

"Kami tidak ingin RPJMD ini hanya jadi dokumen lima tahunan yang diarsipkan, tanpa jejak dalam kehidupan masyarakat," pungkasnya. (**)