Perlu Terobosan Regulasi Wujudkan APBD Berpihak Kepada Rakyat Kecil

Kitakini.news - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), H Salman Alfarisi Lc MA mendorong adanya terobosan dalam sisi regulasi dalam upaya menghadirkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sumut yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Baca Juga:

• Bobby Nasution dan DPRD Sumut Setujui Ranperda RPJMD 2025-2029
• Fraksi PKS: RPJMD Sumut 2025-2029 Tak Cerminkan Optimisme Pembangunan Daerah
• PKB dan Tantangan Perempuan di Dunia Politik Menata Jalan Tengah Bagi Keadilan Gender Dalam Demokrasi

Hal ini penting dalam mewujudkan kemandirian daerah ditengah efisiensi dan terus berkurangnya Dana Transfer ke Daerah.

"Dalam mewujudkan APBD yang berpihak kepada masyarakat kecil, harus ada terobosan disisi regulasi, kemandirian daerah sangat penting ditengah efesiensi dan berkurangnya Dana Trasfer ke Daerah. Regulasi khusus dibutuhkan dalam mengimbangi dominasi korporasi besar seperti dalam bidang pariwisata, pertanian, perkebunan dalam upaya meningkatkan APBD," ujar Salman kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (7/8/2025).

Menurut Salman, saat ini Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan APBD yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

"Struktur APBD harus benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan juga kreatifitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerah, karena Sumut memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, tambang, pariwisata dan lainnya," bebernya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengemukakan soal kondisi ketimpangan antara besarnya APBD Sumatera Utara yang mencapai Rp13 Triliun lebih, dengan indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain.

Selain itu, Salman juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja APBD yang dinilai belum efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Sumatera Utara termasuk dalam enam besar provinsi termiskin di Indonesia. APBD kita terbesar di Sumatera, tapi IPM dan PDRB per kapita kita kalah dari provinsi lain seperti Provinsi Riau dan Jambi dan Sumatera Selatan," tegasnya.

Salman mencatat, PDRB per kapita/tahun Sumatera Utara berada di angka Rp73.57 Juta, jauh tertinggal dibandingkan Provinsi Riau 165.35 Juta, Kepulauan Riau 161.42 Juta, Jambi 86.72 Juta, Sumatera Selatan 75.13 Juta, meski APBD Sumut jauh lebih besar.

"Ini menandakan bahwa postur APBD kita belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Harus ada keberpihakan nyata terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (**)