Rudi Alfahri: Tangkap Mafia Beras, Bila Perlu Hukum Mati!

Kitakini.news- Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya atas hilangnya stok beras di berbagai pasar modern dan swalayan di provinsi ini.

Baca Juga:

• Soal oknum Anggota DPRD Sumut dan Wartawan, Ini Tanggapan Erni
• P-APBD Sumut 2025 Prioritaskan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan
• Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Bantah Usir Wartawan Saat Rapat Dengan Disdik

Rudi menegaskan, kondisi ini sebagai sinyal kuat adanya permainan kotor mafia beras dan spekulan yang sengaja mempermainkan distribusi pangan demi keuntungan pribadi.

"Sumatera Utara ini lumbung beras, daerah surplus, tapi beras menghilang dari pasaran. Saya kemarin pergi sendiri bersama istri ke salah satu pusat perbelanjaan besar di Medan, ternyata stok beras kosong. Kami ke beberapa swalayan lain, kondisinya sama. Apa yang sebenarnya terjadi?" cetus Rudi kepada Kitakini.newsmelalui sambungan telepon WhatsApp dari Medan, Jumat (1/8/2025).

Tak hanya itu, Rudi juga mengaku sangat prihatin dengan kelangkaan beras yang terjadi di tengah masyarakat. Situasi ini bukan semata-mata akibat gangguan produksi, tetapi lebih disebabkan oleh ulah para spekulan yang sengaja menimbun dan mengatur sirkulasi pasar untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga.

"Kalau ini benar karena ulah mafia dan spekulan, maka tidak ada pilihan lain, tangkap! Bila perlu dihukum mati! Karena ini bukan sekadar soal ekonomi. Ini menyangkut perut rakyat. Ini menyangkut nyawa. Jangan beri ampun bagi para pengkhianat bangsa seperti itu," tegas Rudy dengan nada tinggi.

Lebih lanjut Rudi mengkritik keras lambannya respon pemerintah dalam menangani situasi ini. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai terkesan pasif dan tidak memiliki langkah antisipatif terhadap gejolak distribusi pangan yang sudah mulai terasa sejak beberapa bulan terakhir.

"Pemerintah terlalu lamban. Seharusnya sejak awal sudah turun tangan melalui Bulog, dengan operasi pasar atau distribusi langsung. Tapi sampai sekarang kita lihat tidak ada langkah konkret. Masyarakat resah, harga beras melonjak, tapi pemerintah hanya sibuk rapat dan beri pernyataan yang tidak menyelesaikan masalah," bebernya.

Masih kata Rudi, kondisi ini sangat memalukan mengingat Sumatera Utara memiliki banyak daerah penghasil beras seperti Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Asahan dan Tapanuli Selatan. Namun anehnya, beras justru hilang dari rak-rak toko modern hingga minimarket.

"Saya tanya, ke mana larinya beras kita? Jangan-jangan memang ada kartel atau jaringan mafia yang bermain. Kalau benar, ini sudah masuk kejahatan berat. Negara harus hadir. Aparat penegak hukum jangan tinggal diam. Segera lakukan penyelidikan, tangkap pelakunya, dan bila terbukti sengaja membuat krisis, hukum seberat-beratnya," tukasnya.

Rudi juga mengingatkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa hancur jika krisis pangan dibiarkan tanpa penanganan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyerukan kepada Menteri Perdagangan, Kepala Bulog, dan Gubernur Sumatera Utara untuk tidak menunda-nunda tindakan.

"Jangan remehkan kemarahan rakyat. Ini soal kebutuhan dasar. Kalau pemerintah tidak segera bertindak, rakyat akan kehilangan kepercayaan, dan itu bisa memicu gejolak sosial yang lebih luas. Jangan tunggu sampai masyarakat turun ke jalan!" ketus Rudy memperingatkan.

Melalui Komisi B, lanjut Rudi, dirinya akan memanggil instansi terkait seperti Bulog, Biro Perekonomian Pemprovsu dan lainnya untuk mengetahui kemungkinan adanya dugaan permainan spekulan dalam distribusi beras.

"Saya juga meminta KPK atau Kejaksaan Agung turun tangan. Jangan main-main dengan urusan perut rakyat," pungkasnya. (**)