Konflik Thailand–Kamboja Tewaskan 32 Orang

Kitakini.news - Konflik bersenjata yang kembali meletus di perbatasan Thailand dan Kambojamenewaskan sedikitnya 32 orang, dalam bentrokan terburuk antara kedua negara tetangga Asia Tenggara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan meningkat tajam sejak Kamis (24/7/2025), memicu kekhawatiran luas akan pecahnya perang terbuka yang berkepanjangan.

Baca Juga:

• Turis Israel Mesum di Air Terjun, Polisi Thailand Turun Tangan
• Bahlil Ajak Generasi Muda Islam Jadikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan dan Perekonomian
• Sulit Dapatkan Solar, Antrian Truk Terjadi di Sidimpuan

Pemerintah Kamboja pada Sabtu (26/7/2025) mengonfirmasi tambahan 12 korban jiwa di pihak mereka, terdiri dari tujuh warga sipil dan lima tentara. Sebelumnya, seorang warga sipil Kamboja juga dilaporkan tewas setelah roket dari pihak Thailand menghantam sebuah pagoda Buddha tempat ia berlindung. Total korban dari pihak Kamboja saat ini mencakup delapan warga sipil dan lima anggota militer yang tewas, sementara sedikitnya 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara mengalami luka-luka akibat serangan.

Sementara itu, pihak Thailand juga melaporkan kerugian besar. Tercatat 13 warga sipil, termasuk anak-anak, serta enam tentara meninggal dunia dalam dua hari terakhir pertempuran. Tak kurang dari 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand turut mengalami luka-luka, sebagaimana dilaporkan otoritas militer setempat.

Situasi kemanusiaan di wilayah perbatasan pun memburuk dengan cepat. Pemerintah Kamboja menyebut sekitar 20.000 warga telah dievakuasi dari wilayah utara Provinsi Preah Vihear yang berbatasan langsung dengan Thailand. Di sisi lain, Thailand telah mengevakuasi lebih dari 138.000 warga dari wilayah rawan di sepanjang perbatasan dan telah mendirikan sekitar 300 pusat evakuasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan konflik. Menyusul eskalasi tersebut, Thailand mengumumkan status darurat militer di delapan distrik perbatasan.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengecam penerapan darurat militer oleh Thailand sebagai bentuk agresi militer terbuka dan memperingatkan adanya indikasi kampanye pelanggaran kedaulatan secara sistematis. Pihak Kamboja menilai langkah itu sebagai provokasi yang bisa menyulut konflik dalam skala yang lebih besar.

Akar konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini masih berkutat pada sengketa wilayah di sepanjang perbatasan kedua negara, terutama sekitar kuil kuno Preah Vihear. Ketegangan kembali pecah setelah insiden ledakan ranjau darat di perbatasan melukai lima tentaraThailand pada Kamis pagi, yang kemudian dibalas dengan tembakan artileri dan roket oleh kedua pihak.

Kedua negara saling menuduh sebagai pihak yang memulai serangan. Thailand mengklaim militer Kamboja telah meluncurkan roket ke wilayah sipil mereka, termasuk menyerang sebuah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang menewaskan sedikitnya enam orang. Militer Thailand lalu membalas dengan mengerahkan jet tempur F-16 untuk mengebom beberapa lokasi di Kamboja, termasuk area dekat pagoda Buddha yang menewaskan satu warga sipil.

Kamboja merespons dengan menuding Thailand telah menggunakan munisi tandan – jenis senjata yang dilarang oleh Konvensi Munisi Tandan (CCM) karena dampaknya yang luas terhadap warga sipil dan sisa-sisanya yang mematikan. Penggunaan senjata tersebut dikecam keras oleh Kamboja sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

Tuduhan ini kemudian dikonfirmasi oleh militer Thailand. Mayor Jenderal Winthai Suwaree, juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, mengakui penggunaan munisi tandan terhadap target militer di Kamboja. Namun, ia menegaskan bahwa Thailand tidak terikat oleh konvensi CCM karena tidak pernah menjadi pihak penandatangan. Winthai menyebut bahwa penggunaan munisi itu dipilih karena efektivitasnya untuk menghancurkan target spesifik, dengan ledakan berurutan yang terjadi setelah proyektil utama meledak.

Di sisi lain, pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, balik menuduh Kamboja bertanggung jawab atas kejahatan perang, dengan menyebut serangan yang menyebabkan kematian warga sipil dan kerusakan fasilitas rumah sakit sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Merespons meningkatnya ketegangan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan darurat secara tertutup di New York pada Jumat malam waktu setempat. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan usai pertemuan tersebut, kantor berita Associated Press melaporkan bahwa seluruh 15 anggota dewan mendesak kedua negara untuk segera menghentikan pertempuran, menahan diri, dan menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda meredanya konflik, sementara dunia internasional terus mengamati dengan cemas perkembangan situasi di kawasan yang sarat sejarah dan ketegangan geopolitik tersebut.