Rugikan dan Bebani Rakyat, Ihwan Ritonga Desak Kapolda Sumut Tangkap Mafia Beras

Kitakini.news - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Ihwan Ritonga, angkat bicara terkait keluhan masyarakat soal mahalnya harga beras dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Zeira: PTPN I Jangan Gegabah Klaim Lahan 93 Ha Masyarakat di Sampali
• Apresiasi Penutupan Izin 28 Perusahan, Yahdi: DPRDSU Akan Kawal Audit Izin Pemanfaatan Lahan
• Yahdi: Pengembalian TKD Rp1 T Percepat Pemulihan Pasca Banjir-Longsor

Politisi Partai Gerindra ini mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumut segera melakukan sidak ke lapangan guna mengungkap dugaan adanya praktik penimbunan dan pengoplosan beras oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Saya meminta dengan tegas kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu, agar segera menggerakkan seluruh jajarannya untuk menyelidiki dan menindak tegas para pelaku yang dengan sengaja menimbun atau mengoplos beras. Kondisi ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Harga beras terus naik, dan kita mencurigai ada praktik yang tidak sehat di baliknya," tandas Ihwan kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (25/7/2025).

Menurut Ihwan, harga beras yang terus melonjak bukan hanya disebabkan oleh faktor produksi, tetapi juga karena ulah segelintir orang yang diduga sengaja memainkan pasokan untuk mencari keuntungan pribadi.

Praktik seperti ini, lanjutnya, adalah bentuk kejahatan yang sangat merugikan rakyat, terutama masyarakat kecil.

"Ini bukan sekedar masalah ekonomi biasa. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Saat rakyat susah, ada pihak yang malah cari untung dengan cara licik. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya dengan nada tegas.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal sudah menekankan pentingnya ketahanan pangan dan bersikap keras terhadap mafia pangan.

Oleh karena itu, Politisi Partai Gerindra ini mendorong agar aparat penegak hukum menjalankan komitmen tersebut di daerah, termasuk di Sumatera Utara.

"Pak Prabowo sudah berulang kali menyampaikan bahwa kita harus melindungi petani dan konsumen dari praktik-praktik kotor seperti ini. Pemerintah Pusat sudah jelas komitmen melawan mafia pangan. Sekarang tinggal bagaimana jajaran di bawahnya, termasuk kepolisian daerah, menjalankan arahan itu dengan tegas," bebernya.

Selain meminta sidak oleh Polda Sumut, Ihwan juga mendorong Polres-polres di kabupaten/kota turut bergerak cepat mengawasi distribusi dan stok beras di wilayah masing-masing.

Ia menyebut ada indikasi kuat bahwa praktik penimbunan terjadi di sejumlah gudang penyimpanan besar.

"Kita tidak ingin rakyat jadi korban dari permainan mafia. Saya yakin, dengan tindakan cepat dan tegas dari aparat hukum, harga beras bisa kembali stabil. Kita harus pastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat tidak dijadikan alat permainan oleh segelintir oknum," terangnya.

Ihwan juga mengajak masyarakat untuk turut aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi beras.

Menurutnya, partisipasi publik sangat penting dalam membantu penegakan hukum dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Saya yakin, kalau masyarakat dan aparat hukum bergerak bersama, tidak ada ruang bagi mafia pangan di Sumut. Kita harus lindungi kepentingan rakyat, karena itu jauh lebih penting dari keuntungan pribadi segelintir orang," pungkasnya. (**)