Rancang Inovasi Optimalkan PAD Sumut, Bobby Kolaborasi dengan Kapoldasu

Kitakini.news - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution bersama Kepala Kepolisian Daerah Sumut (Kapoldasu) Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto, dan seluruh instansi terkait merancang inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumut tahun 2025. Khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sidimpuan Sebut Turnamen Mini Soccer Losungbatu Cup Media Pemersatu
• Gadaikan Emas Hasil Jambret ke Madina, Pria Ini Dapat Timah Panas Polres Padangsidimpuan
• Rekannya 'Nyanyi', Pria di Losungbatu Gagal Edarkan Narkotika

Sejumlah inovasi untuk mengoptimalkan PAD yang berasal dari PKB dan BBNKB, di antaranya memaksimalkan pelayanan e-samsat, pembayaran dengan aplikasi QRIS, pemutihan pajak, pembayaran pajak dengan sistem dicicil, Bus Saminten, Bus Samkel CFD, WA Blast, Kiosk Samsat, serta razia terpadu kepatuhan pembayaran PKB.

"Pajak yang paling besar diterima oleh Sumut adalah PKB dan BBNKB. Untuk e-samsat ini akan diperbaruhi, bisa menjadi tempat one stop service. Aplikasi ini harus dipastikan keamanan dan penerimaan pendapatannya. Kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat, tentang pemutihan pajak," kata Bobby, pada Rapat Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Aula Kantor Bapenda Provsu, Rabu (23/7/2025).

Berdasar data Bapenda Sumut realisasi pajak daerah hingga per 22 Juli 2025 mencapai Rp2.475.822.523.527. Nilai itu berasal dari PKB sebesar Rp711.910.236.131, BBNKB sebesar Rp441.841.859.739, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp819.572.423.645, Pajak Air Permukaan Rp28.101.820.838, Pajak Rokok 473.583.270.585, opsen MBLB Rp812.912.589.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor menyampaikan stragtegi pelayanan kesamsatan seperti mengupgrade atau mengupdate aplikasi mobile e-Samsat Sumut, sesuai ketentuan Regident dan data kependudukan.

Aplikasi ini menggunakan fitur validasi face recognition (FR) yang terintegrasi dengan ERI dan Dukcapil, untuk mendapatkan status data kendaraan yang valid. Selama ini e-Samsat hanya menggunakan NIK saja.

"Upaya lainnya dengan menyediakan layanan Bus Saminten. Yakni layanan pembayaran PKB pada Sabtu malam dan Minggu pagi, yang beroperasional di Binjai dan Pematangsiantar. Kemudian bus Samkel CFD, layanan pembayaran PKB pada Minggu pagi di Lapangan Merdeka Medan," katanya.

Selain itu, operasional layanan Samsat juga akan dilaksanakan hingga malam hari. Layanan ini berada di 29 titik yang tersebar di sejumlah daerah di Sumut seperti Medan, Lubukpakam, Binjai, Kisaran, Pematangsiantar, Simalungun, Rantauparapat, Kabanjahe, Sei Rampah, Tebing Tinggi, Stabat, Aek Kanopan, Kota Pinang, Lima Puluh, Tarutung, Sidikalang, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Pangkalan Brandan, Tanjungbalai, Pandan, Sipirok, Panyabungan, Sibuhuan, Gunung Tua, Sibolga, Natal, Teluk Dalam.

Untuk mendukung optimalisasi PAD Sumut, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan siap mendukung semua kebijakan gubernur dalam mempermudah masyarakat membayar pajak.

Berdasar catatan Korlantas, setiap tahun terdapat 300.000 unit motor yang masuk ke Sumut. Sementara jumlah data kendaraan yang terdaftar sebanyak 7,5 juta unit.

"Permudahlah orang membayar pajak, jangan dipersulit. Kalau inovasi-inovasi tadi sudah disampaikan oleh kepala badan, maka kita membantu menegakkan hukumnya. Saya yakin kalau Pemda mendapatkan bantuan dana yang sangat besar tentunya juga akan mengalir kepada masyarakat," ujarnya. (**)