Penurunan Debit Air Sungai, Lambok Dukung Masyarakat Minta Hentikan Proyek PLTMH 3 di Humbahas

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Lambok Andreas Simamora tegas menyatakan siap bersama rakyat menolak proyek PLTMH lanjutan yakni PLTMH III, jika perusahaan masih tetap tidak mematuhi dan memperbaiki dampak lingkungan akibat proyek yang mereka lakukan sehingga terjadinya penurunan debit air secara drastis.

Baca Juga:

• Bobby Hadiri Paripurna DPRD Sumut, Hujan Intrupsi dan Walk Out Warnai Sidang
• Bobby Nasution Diminta Bertindak "Out of the Box"
• Koperasi Merah Putih, Defri: Gagasan Baru Prabowo Menata Ulang Perekonomian Rakyat

Hal ini disampaikan Lambok Simamora merespon rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut dengan PLMTH dan instansi terkait, soal aduan masyarakat yang mengeluhkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas PLTMH, terutama kekeringan yang melanda areal persawahan warga akibat penggunaan debit Air Sungai Aek Silang secara maksimum untuk operasional turbin di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (22/7/2025).

Untuk diketahui, masyarakat tiga desa di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbahas terus mendesak pemerintah khususnya perusahaan agar menyikapi permasalahan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Aek Silang I dan II yang sudah lama beroperasi di kabupaten tersebut.

Merespons aduan masyarakat, Wakil Rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi Kabupaten Samosir, Toba, Taput, Humbahas, Tapteng, dan Sibolga ini, mengungkapkan keprihatinan terhadap penderitaan dirasakan warga khususnya petani yang terdampak kekeringan.

"Sudah ada 8 tahun bahkan 10 tahun perusahaan beroperasi namun mereka (pihak PLTMH) hingga kini sepertinya acuh, tidak peduli dengan terjadinya penurunan debit air sungai yang sekarang semakin parah, sehingga mengakibatkan terjadinya kekeringan di lahan pertanian warga khususnya lahan tanaman bawang yang selama ini dikenal baik hasilnya," paparnya.

"Belum lagi keberadaan perusahaan PLTMH yang hingga kini dirasakan dan dianggap warga tidak ada manfaatnya kepada masyarakat sekitar. Sehingga warga menegaskan jangan lagi dilakukan PLTMH tahap ketiga, jika sikap perusahaan masih tetap membandel. Saya di bulan lalu saat turun sendiri melihat langsung bagaimana berkurangnya debit air itu berkurang," terangnya.

Sebab, lanjut Lambok, dengan sikap acuh perusahaan tersebut juga telah mengancam distribusi air ke rumah-rumah warga terutama mengancam pertumbuhan dan perkebunan warga.

Apalagi, sambung Politisi Partai Hanura ini, kampung di sejumlah desa Kecamatan Baktiraja, hasil pertaniannya dikenal sebagai penghasil bawang merah sehingga hal itu tidak diatasi maka petani akan terancam nasibnya dan mereka mau makan apa kedepannya.

"Maka dari itu, kita mohon ditunda dululah proyek PLTMH lanjutan yakni yang ketiga, sebelum dilakukannya perbaikan dan perusahaan berbenah kedepannya. Yakni perusahaan menyahuti aspirasi yang dikeluhkan warga, yang selama ini terkesan pimpinan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan selalu mengedepankan pejabat humas mereka. Kita berharap perusahaan jangan lagi membenturkan humas dengan masyarakat, dimana diharapkan hendaknya pimpinan berkenan langsung yang turun atau minimal memberikan pernyataan kepada warga," tandasnya.

Lambok Simamora juga berharap, pihak PLTMH jangan mengedepankan keuntungan sepihak dan membuat melarat masyarakat.

"Apalagi sampai merusak lingkungan, yakni sungai dimana selama ini terjaga keasriannya namun belakangan ini mengalami kekeringan hingga mengakibatkan punahnya sejumlah habitat khususnya ikan Pora-pora. Kita tidak menghambat investasi di daerah, tapi perusahaan hendaknya jangan pula mengabaikan dampak lingkungan apalagi sampai membuat perekonomian para petani terancam," pungkasnya. (**)