Fraksi Gerindra: Pemprovsu Tak Disiplin Memanage Keuangan

Kitakini.news - Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), menyoroti lemahnya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Baca Juga:

• KPAI Desak Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Pembakaran Wartawan yang Tewaskan Dua Anak
• Serapan Dana Irigasi Tak Optimal, Berdampak Buruk Terhadap Hasil Perikanan dan Pertanian
• Penerapan Sekolah Lima Hari Dalam Sepekan Terkesan Terburu-Buru

Hal itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Benny Sihotang, pada sidang paripurna DPRD Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/7/2025).

Gerindra mencatat, realisasi pendapatan daerah memang mencapai angka 121,44 persen. Namun, hal itu tidak diiringi dengan pencapaian optimal dalam sektor pendapatan pajak daerah yang justru hanya tercapai 85,5 persen dari target yang ditetapkan sejak 2020.

Lebih mengkhawatirkan lagi, serapan anggaran belanja daerah tergolong rendah. Realisasi belanja Pemprovsu hanya menyentuh angka 89,61 persen. Sementara serapan anggaran yang langsung menyentuh rakyat hanya mencapai 73,12 persen.

"Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah dan lemahnya keberpihakan terhadap kebutuhan langsung masyarakat," tegas Benny.

Gerindra juga menyesalkan terjadinya gagal bayar pada bantuan rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Ini dinilai mencerminkan buruknya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengkritik keras praktik pergeseran anggaran yang dilakukan beberapa kali oleh Pemprovsu tanpa adanya komunikasi maupun koordinasi dengan lembaga legislatif.

"Kami melihat ini sebagai bentuk ketidakdisiplinan dalam manajemen keuangan. Ada ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran," tukas Benny.

Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta Pemprovsu lebih fokus mengarahkan APBD pada sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan.

"Kami mendesak adanya peningkatan anggaran untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan, karena dua sektor ini sangat krusial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat," ungkapnya.

Dalam pandangan Fraksi Gerindra, efisiensi pengeluaran menjadi kunci utama agar setiap Rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang tidak efektif harus segera dilakukan.

Terakhir, Fraksi Gerindra mendorong Pemprovsu agar menyempurnakan sistem penganggaran dengan pendekatan berbasis hasil (Result Based Budgeting), sehingga dampak setiap alokasi anggaran dapat diukur secara nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan terus mengawal arah pembangunan Sumatera Utara agar sejalan dengan visi menjadikan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan," tandas Benny Sihotang. (**)