Tak ada Diskusi dan Kajian Akadamik Diterima, Subandi: Alexander Harus Evaluasi Sekolah 5 Hari

Kitakini.news - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) yang menaungi bidang pendidikan mendorong agar mengevaluasi program penerapan sekolah 5 hari dalam sepekan kepada Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Alexander Sinulingga.

Baca Juga:

• Ramai Kantor Desa Petumbukan Deliserdang, Gubernur Turun Tangan Soal Madrasah Al-Washliyah
• Sedang "Hot" Pergeseran Anggaran, Dewi Fitriana Pertanyakan Sumber dan Total Nominal Anggaran Sekolah Gratis
• DPRD Sumut Cecar Kadisdiksu Soal Sekolah 5 Hari

Hal tersebut berdasarkan tidak adanya kajian akademik yang diterima DPRD Sumut, serta diskusi dalam mempersiapkan pelaksanaan program, dengan mempertimbangkan keluhan masyarakat.

"Perlu kajian yang mendalam supaya program ini kita terapkan. Kami siap dilibatkan dalam mendukung program ini, baik dilibatkan sebagai narasumber atau apapun itu," ujar Ketua Komisi E, Subandi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (15/7/2025).

Menurutnya, penerapan program tersebut harus dipisahkan pelaksanaan antara sekolah negeri dan swasta. Mengingat, pelaksanaan metode penyampaian dan belajar yang secara aturan memiliki perbedaan.

"Kita harus diskusi, jangan komunikasi satu arah. Setelah dikaji, itu harus dipisah antara negeri dan swasta. Bapak itu bukan hanya memikirkan sekolah negeri saja, tapi juga swasta pak. Namun kita sangat mendukung, tapi bagaimana caranya ini kita siapkan agar dapat berlangsung dengan baik," tutur Subandi secara tegas.

Sebagai kepribadian yang memiliki latar belakang tenaga pendidik, Subandi mengatakan, jika penerapan sekolah lima hari dilaksanakan, tentunya harus tetap melibatkan pendidikan karakter melalui pembelajaran non akademik.

"Pelaksanaan program itu juga tetap dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini harus ada penyesuaian jadwal juga. Jika kegiatan pelatihan karakter seperti ekskul baris berbaris atau lainnya, maka kita khawatir akan lahirlah orang pntar tapi korupsi, cerdas tapi tak berakhlak," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, pelaksanaan program tersebut juga harus memperhatikan kondisi geografis disetiap wilayah khususnya diseluruh kabupaten/kota di Sumut.

"Kita harus kaji lagi, ada wilayah yang terhambat kondisi transportasi, jika pulang sekolahnya sore hari. Nah, itu kan harus kita kaji dan solusikan juga seharusnya. Kondisi geografis tentunya harus kita kaji lagi," tururnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, memastikan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan DPRD Sumut dalam memaksimalkan jalannya program sekolah lima hari dalam sepekan.

"Terimakasih atas evaluasi saran dan masukannya, tentunya kami akan tindaklanjuti ini, dan akan segera menjalin komunikasi secara komprehensif untuk memaksimalkan program sekolah lima hari dalam sepekan ini," ucap Alex. (**)