Tahun Ini, Bobby Nasution Akan Terapkan Sekolah 5 Hari

Kitakini.news - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution akan mulai menerapkan lima hari sekolah pada tahun ajaran baru 2025. Ia pun menekankan pentingnya peran orang tua pada pelaksanaan program ini.
Baca Juga:
Hal tersebut disampaikannya pada Focus Group Discussion penerapan lima hari sekolah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (3/7/2025).
Menurut Bobby, orang tua juga mesti berperan pada pengembangan karakter anak.
"Maka dari orang tua kita inginkan ada khusus sehari, dua hari peran orang tua terlibat, jangan juga setelah program ini kita buat justru masuk ke Bimbel semua," imbuhnya.
Bobby juga mengharapkan, para Bupati dan Walikota turut mengkaji apakah penerapan lima hari sekolah, bisa diterapkan juga mulai dari SD dan SMP di daerahnya. Sebagai informasi, Pemprovsu hanya memiliki wewenang pada SMA, SMK dan SLB. Sementara Bupati dan Walikota memiliki wewenang pada SD hingga SMP.
"Kalau boleh ini dikaji juga, apabila diterapkan dari SD sampai SMP bagaimana penerapannya, kalau sekolah lima hari apa manfaatnya," tukasnya.
Selain program lima hari sekolah, Bobby juga menyampaikan program sekolah gratis di Sumut. Ia pun meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk menyegerakan program tersebut.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya itu, Bobby kini sedang menyiapkan program sekolah unggulan di Kepulauan Nias. Ia menargetkan lima sekolah unggulan terbangun di Sumut.
"Target kita maunya lima. Setahun satu, target kami mudah mudahan lima," ucapnya.
Penerapan sekolah lima hari telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang mendukung adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut Erni Ariyanti.
"Pada prinsipnya, DPRD Sumut mendukung program baik yang dilakukan Bapak Gubernur Sumut," ucap Erni.
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan berbagai langkah terkait persiapan penerapan lima hari sekolah ini. Mulai dari menyusun kajian akademik, melaksanakan diskusi internal dan lintas bidang, sosialisasi hingga siswa dan orang tua, melaksanakan survei publik, dan pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan.
Turut hadir pada FGD tersebut, Bupati/Walikota, perwakilan Kementerian, para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut, akademisi, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, pimpinan yayasan pendidikan, tokoh masyarakat, dan peserta FGD lainnya. (**)

Komisi D DPRD SU Desak PTPN 1 Fasilitasi Lahan Eks HGU Untuk Pemakaman Umum

DPRD Sumut Kaget Ada Aktivitas Tambang Ilegal di Lahan HGU PTPN 1 Rugikan Negara Rp930 M

Pemadaman Listrik di Medan, DPRD Sumut Akan Panggil PLN

Bobby Tunjuk Hendra Dermawan Jadi Plt Kadis PUPR

Suap PPPK, Kadisdik Langkat dan Empat Anak Buahnya Dituntut 1,5 Tahun Penjara
