KPK Obok-obok Kantor Dinas PUPR Sumut Selama Enam jam

Pihak lembaga antirasuah itu kemudian mengobok-obok alias melakukan penggeledahan di kantor tersebut selama enam jam.

Baca Juga:

• 3 Pimpinan DPRD Sumut Temui Ratusan Mahasiswa
• Geruduk Gedung Dewan, Mahasiswa Unimed: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
• Ngaku Tak Gunakan Narkoba, Anggota DPRD Sumut Ajie Karim Tunjukkan Hasil Test Urine

Melansir berbagai sumber, Selasa (1/7/2025), tim KPK sekitar pukul 12.30 WIB memasuki kantor Dinas PUPR Sumut untuk melakukan pemeriksaan di dalam ruangan yang ada di kantor tersebut.

Dan, tim KPK baru keluar dari pintu belakang kantor tersebut sekira pukul 18:30 WIB dengan menggunakan tiga mobil berjenis multi purpose vehicle (MPV) dengan satu unit mobil patroli dan pengamanan (patwal) kepolisian.

Keempat mobil tersebut kemudian menuju ke salah satu rumah di Jalan Busi, Medan untuk melakukan penggeledahan di kediaman tersebut.

Terlihat juga personel Satuan Sabhara Polrestabes Medan dengan menggunakan senjata lengkap melakukan pengamanan di luar ruangan kantor tersebut.

Sebelumnya, KPK memang mengungkapkan masih menggeledah sejumlah lokasi usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara.

"Penggeledahan masih terus berjalan. Nanti akan kami sampaikan update-nya," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Namun, dia mengaku belum bisa memberitahukan secara rinci mengenai titik-titik lokasi penggeledahannya.

"Belum bisa kami sampaikan karena teman-teman masih di lapangan," katanya menekankan.

Penggeledahan ini terkait KPK yang melakukan OTT pada 26 Juni 2025 yakni soal kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Dan pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Dirut PT DNG M Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN M Rayhan Dulasmi Piliang.