Pemprov Sumut Sampaikan Ranperda PjP APBD 2024 Rp13,236 ke DPRD

Kitakini.news -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Suryamewakili Gubernur Bobby Afif Nasution secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentangPertanggungjawabanPelaksanaan(PjP)APBD SumutTA 2024 sebesar Rp13,236 Triliun, atau setara 89,62 persen dari target sebesar Rp14,769 Triliun ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tinjau Harga Pangan, Buat Skema Jalur Distribusi untuk Daerah Terdampak Bencana
• Negara Tak Serius, DPRD Sumut Suarakan “Nias Merdeka”
• Jejak Rp720 Miliar yang Hilang: Pergeseran BTT Sumut Berdampak Pada Bantuan Bencana

PjP APBD Sumut TA 2024 itu diserahkan Surya pada Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin KetuaErni Aryanti Sitorusdidampingi Wakil Ketua Dewan Sutarto, Ihwan Ritonga, Ricky Antoni dan Salman Alfarisi di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (30/6/2025).

Dalam sambutan tertulisGubsuyang dibacakanWagubsu mengatakan, penyampaianRanperdaini merupakan amanat Undang-Undang No23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, Kepala Daerah wajib menyampaikan PjP APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Laporan keuangan yang disampaikan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) opini tertinggi atas laporan keuangan yang berhasil dipertahankan sejak tahun 2014," ujarSurya.

Adapun laporan tersebut, lanjut Surya, terkait realisasi APBD 2024 telah mencapai Rp13,236 Triliun atau setara 89,62 persen dari target sebesar Rp14,769 Triliun. Realisasi belanja daerah tercatat Rp13,300 Triliun, atau 89,61 persen dari pagu anggaran sebesar Rp14,850 Triliun.Dengan perbandingan tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp69,99 Miliar.

Defisit tersebut ditutupi melalui pembiayaan netto sebesar Rp80,98 Miliar, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp10,99 Miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Surya menjelaskan, Pemprovsu dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif merupakan fondasi utama untuk membangun Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan," tegasnya.

Rapat paripurna yang berlangsung dengan lancar dan khidmat ini, menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas demi kepentingan masyarakat Sumut secara luas. (**)