Sidak Komisi IV DPRD Medan Temukan Pelanggaran di Dara Kupi

Kitakini.news - Pengelola Dara Kupi yang terletak di Jalan Darusalam, simpang Babura Sunggal, Medan, diduga melanggar sejumlah perizinan. Hal ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Medan, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga:

• DPRD Kota Medan Sukses Gelar Rapat Paripurna Penetapan APBD 2026, Komitmen Kuat untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Warga
• DPRD Medan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Lahan untuk Proyek Tanggul Danau Siombak
• DPRD Medan Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sidak tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, bersama anggota lainnya, termasuk Lailatul Badri dan Yusuf Ginting.

Dalam sidak tersebut, ditemukan fakta mencengangkan. Trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki telah dibongkar dan dijadikan area parkir komersial.

Paul menegaskan, "Di depan sudah ada garis putih sebagai batas trotoar jalan dan telah dilakukan pembongkaran, tapi kenapa tidak dilakukan pembenahan justru dijadikan area parkir lagi?"

Lebih lanjut, peninjauan di Jalan Darusalam menunjukkan bahwa meskipun tampak sudah dibenahi, drainase justru ditutup. Paul mempertanyakan sumber anggaran untuk pembenahan tersebut, mengingat proyek ini awalnya dibiayai oleh APBD Medan.

"Ini jelas saluran drainase tertutup karena diaspal. Untuk pembenahan ini anggaran dari siapa?" tanyanya.

Zufri, perwakilan Dara Kupi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembenahan dengan menggunakan anggaran sendiri setelah pembongkaran. Namun, perwakilan Dishub Kota Medan mengungkapkan bahwa izin Andalalin belum ada.

"Untuk Andalalin belum ada," kata Ranto di hadapan anggota Komisi IV.

Dari pemeriksaan dokumen yang dilakukan, ditemukan dugaan perizinan yang tidak sesuai, termasuk Keterangan Rencana Kota (KRK) yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Lailatul Badri menyoroti lemahnya pengawasan dari Pemko Medan dalam mengeluarkan izin. "Inilah bentuk lemahnya pengawasan dari Pemko Medan. KRK saja sudah tidak sesuai karena ada beberapa pelanggaran," ungkapnya.