Rudi Alfahri Pertanyakan Anggaran SMA/SMK Gratis

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Rudi Alfahri Rangkuti mempertanyakan sumber Anggaran menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA/SMK negeri yang diwacanakan Gubernur Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Percepat Layanan Keimigrasian, Menteri Imipas Bersama Gubsu Launching Autogate
• Pemprovsu Komit Lestarikan dan Lindungi Kawasan Hutan Batangtoru
• Lagi, Harimau Sumatera Mangsa Lembu di Langkat

"Kenapa tidak diberlakukan untuk sekolah swasta. Kalau unuk yang baik pasti kita dukung, tapi gimana alokasi anggarannya, dari APBD, APBN atau dari mana, harus jelas," cetus Rudi kepada Wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Rabu (25/6/2025).

Hal ini disampaikan Rudi Alfahri merespon pasca bergulirnya wacana program Gubsu Bobby Nasution yang menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA dan SMK Negeri mulai tahun ajaran 2025–2026.

Program yang disebut-sebut unggulan, yakni Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) dimaksudkan untuk meniadakan berbagai biaya seperti uang SPP, seragam dan lain-lain.

Rudi Alfahri mengatakan, jika melihat tahun ajaran yang akan segera berlaku, harusnya Dinas Pendidikan Sumut dan jajarannya di kabupaten/kota gerak cepat melakukan sosialisasi pemaparan, dan kebijakan fiskal terkait program tersebut.

"Sampai sekarang kita ini gak tahu programnya seperti apa, program siapa, anggarannya itu dari mana, apa APBD atau dari langit sana, kan harus jelas. Kalau memang berkaitan dengan kebijakan fiskal, Disdik harus berkordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran DPRD Sumut," tandasnya.

Selain itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mempertanyakan kebijakan terhadap sekolah swasta yang ada di Sumut, kenapa tidak diberlakukan hal yang sama.

"Ini di mana bedanya dengan sekolah negeri, kan sama-sama anak bangsa, kok ada yang gratis, tapi swasta bayar. Kihat lihat banyak siswa sekolah swasta yang kondisi ekonominya belum baik-baik saja, sehingga membutuhkan bantuan," tukasnya.

Rudi menambahkan, jika memang teralisir, sepatutnya Pemprovsu juga mendukung penggratisan sekolah swasta, walau tidak gratis tetapi melalui program subsidi.

"Misalkan untuk satu siswa SMA atau SMA uang SPP-nya Rp10.000, maka berikan subsidi Rp10.000 itu untuk siswa di sekolah swasta. Ini baru namanya adil," ujar wakil rakyat yang berasal dari Dapil Sumut XII meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini.

Rudi juga mengimbau Dinas Pendidikan Sumut dan jajarannya untuk proaktif menyegerakan program Gubsu Bobby Nasution soal pendidikan gratis SMA/SMK ke legislatif, untuk ditindaklanjuti dan dialokasikan anggarannya.

"Proaktiflah, kemarin kemarin itu sudah diundang dua atau tiga kali, Kadisnya Alexander Sinulingga gak hadir, yang hadir justru kepala bidang. Padahal yang dibahas soal perubahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), ini kan penting, kok gak datang," pungkasnya. (**)