Ondim Dukung Perjuangan Masyarakat Adat Pertumbukan Bingai

Kitakini.news -Bupati Langkat Syah Afandin mendukung penuh perjuangan Lembaga Adat Masyarakat Melayu Pertumbukan Bingai dalam memperjuangkan hak atas tanah adat yang masa Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah habis.

Baca Juga:

• Jembatan Sei Litur Langkat Rampung Dibangun, 4 Ribu Warga Tak Lagi Terisolir
• Drone Dilarang Mengudara di Baduy, Wisatawan Harus Patuh
• Warga Desa Poncowarno Demo Kampus USU, Tuntut Tanggung Jawab Alih Fungsi Sawah Jadi Kebun Sawit

Dukungan ini disampaikan langsung dalam audiensi yang digelar di Ruang Kerja Kantor Bupati Langkat, Senin (16/6/2025).

Pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk aspirasi masyarakat adat yang menginginkan kejelasan status lahan yang sebelumnya digunakan oleh PTPN II.

Tanah tersebut merupakan bagian dari wilayah adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan identitas kultural bagi masyarakat Melayu Pertumbukan Bingai.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Langkat ini akan mengawal proses penyelesaian permasalahan lahan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Pemerintah daerah akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi. Kami siap membantu dalam mencari solusi serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai koridor hukum yang berlaku," tegasnya.

Kepala daerah yang akrab disapa Ondim ini juga meminta doa dan dukungan agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Ia menegaskan, bahwa keberpihakan terhadap masyarakat adat merupakan bagian dari komitmen moral dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keadilan sosial.

Pihak Lembaga Adat Masyarakat Melayu Pertumbukan Bingai menyampaikan apresiasi atas kesediaan Bupati menerima mereka dan berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan pengembalian tanah adat.

Dengan pertemuan ini, diharapkan terbuka jalan komunikasi dan solusi terbaik yang mengedepankan keadilan bagi masyarakat adat serta tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Syah Afandin menegaskan bahwa suara masyarakat adat adalah bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. (**)