Gayo Musara Minta Aparat Tangkap Konten Kreator Penghina Bobby Nasution

"Seluruh pengurus dan anggota Gayo Musara dalam hal ini tidak sepakat terhadap salah seorang pemuda Aceh yang mengatasnamakan orang Aceh, yang mana dengan mudahnya mengolok-olok Bapak Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara, oleh sebab itu kami mohon kepada pihak penengak hukum agar menindak tegas pelaku," tegas pengurus Gayo Musara, Paisal, S.E kepada wartawan usai pelantikan Gayo Musara di Medan, 14 Juni 2025.

Baca Juga:

• Temuan Berulang BPK Atas LHP Pemprovsu Harus Jadi Evaluasi Serius
• Polemik 4 Pulau, Aldi Syahputra: Pahami Substansinya dan Kritiklah Dengan Kata Sopan
• Diduga Polemik 4 Pulau, Relawan Bobby Laporkan Pria Logat Aceh Video Hina Istri Mertuanya

Paisal menamahkan, mereka sebagai warga dari Suku Gayo di Sumatera Utara ini menolak tegas atas pernyataan tersebut mengatasnamakan masyarakat Aceh, karena pernyataan tersebut, merupakan pernyataan pribadi dan bukan mewakili masyarakat Aceh dan Suku Gayo yang merupakan bagian dari Suku yang ada di Aceh, mengutuk keras pernyataan tersebut.

Gayo Musara menurut Paisal, tunduk dan patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam persoalan 4 pulau yang kini atas keputusan Mendagri, secara administrasi sebelumnya berada di ruang wilayah Propinsi Aceh, dimasukkan kedalam wilayah Administrasi Sumatera Utara.

"Keputusan ini menurut pendapat kami, bukan kewenangan Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara, tetapi sebagai kepala daerah yang menerima pengalihan administrasi dari pemerintah pusat, maka wajar pro aktif karena Gubernur, merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," jelas Paisal.

Selain itu, Paisal juga meminta seluruh pihak, baik masyarakat Aceh maupun Sumatera Utara, menyerahkan keputusan atas pengelolaan keempat pulau tersebut kepada Presiden Prabowo. Apapun keputusan Presiden terhadap keempat pulau yang menjadi pemicu persoalan tersebut, harus diterima dengan lapang dada karena pemimpin pasti menentukan sebuah keputusan dengan bijaksana dan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, baik masyarakat Aceh maupun masyarakat Sumut.

Pernyataan Gayo Musara ini dipiu oleh unggahan akun TikTok @trip313 yang diduga menghina Bobby Nasution dan keluarganya, termasuk mantan Presiden RI, Joko Widodo.

Pada akun tersebut, seorang pria mengunggah video yang bernada penghinaan. Menanggapi persoalan tersebut, Bobby pun me-repost video tersebut di Instagramnya dan bertanya kepada netizen langkah apa yang harus diambilnya.

Diduga, video itu terkait empat pulau Aceh yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumut. Dalam video yang diunggah Bobby, awalnya menampilkan dirinya memberikan keterangan terkait keinginan untuk mengelola bersama 4 pulau itu bersama Pemprov Aceh. Kemudian tampak video pria memakai kaos duduk di kursi.

Pria itu pun mempersoalkan pernyataan Bobby dan mengaitkannya dengan istri Bobby, Kahiyang. Ia juga memaki Bobby hingga Jokowi dengan kata-kata yang tak pantas.

Ia menyebut Bobby dan Jokowi tidak tahu malu atas pernyataan mantan Wali Kota Medan tersebut yang meminta 4 pulau itu dikelola bersama dengan pemerintah Aceh.

Dalam unggahan itu, Bobby menuliskan caption menanyakan ke netizen langkah apa yang cocoknya ia ambil terkait video tersebut.

"Cocoknya dibuat kayak mana ini weee?," tulis Bobby dalam unggahannya dilihat detikSumut.

Untuk diketahui, Kemendagri menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh sendiri berupaya untuk kembali status empat pulau itu agar kembali jadi milik Tanah Rencong.

Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Status administratif ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Namun, atas berbagai masalah yang muncul pasca ditetapkannya status administrasi keempat pulau tersebut, Presiden Prabowo mengambil alih penanganannya dari Mendagri dan semua pihak saat ini sedang menunggu putusan akhir Presiden.