Irham Buana: Jangan Biarkan Polemik Empat Pulau Jadi Api Eskalasi Politik Sumut–Aceh

Kitakini.news - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ilham Buana Nasution berharap agar polemik mengenai empat pulau yang ditetapkan menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, tidak berkembang menjadi eskalasi politik yang merusak hubungan baik antara Provinsi Sumut dan Aceh.

Baca Juga:

• Soal Pendidikan Dasar Gratis, Anita: Harus Benar-Benar Dikaji dan Bijak Mengimplementasikannya
• Satnarkoba Polres Tapteng Bekuk Pengedar Sabu di Kalangan
• Diduga Polemik 4 Pulau, Relawan Bobby Laporkan Pria Logat Aceh Video Hina Istri Mertuanya

Empat pulau yang saat ini menjadi sorotan tersebut sebelumnya berada di wilayah yang belum memiliki kejelasan administratif secara teknis, namun melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kini resmi masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Penetapan ini telah menuai reaksi dari sebagian pihak di Aceh yang merasa bahwa pulau-pulau tersebut secara historis merupakan bagian dari wilayahnya.

Namun Irham menekankan bahwa keputusan Kemendagri bukanlah keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa, melainkan berdasarkan kajian mendalam dari berbagai aspek, baik itu geopolitik, batas geografis, batas laut, sosial-politik, hingga sejarah pengelolaan wilayah.

"Keputusan ini bukan datang tiba-tiba. Ini hasil pertimbangan yang serius. Peta wilayah, aspek historis, hingga fakta sosial masyarakat di wilayah itu semuanya dipertimbangkan. Kemendagri mengambil keputusan tersebut setelah mengkaji dari banyak sudut pandang, dan hasilnya memang mendukung bahwa empat pulau tersebut secara administratif masuk dalam Sumatera Utara," papar Irham kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (12/6/2025).

Irham juga mengapresiasi sikap terbuka dan kolaboratif yang ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang langsung merespons penetapan tersebut dengan menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

"Ajakan kolaborasi itu adalah bentuk niat baik. Gubernur Sumut tidak menunjukkan dominasi, melainkan keterbukaan. Beliau mengajak Pemerintah Aceh untuk bersama-sama mengelola potensi yang ada di keempat pulau itu. Ini seharusnya dimaknai sebagai upaya membangun sinergi, bukan malah dipertentangkan," tegas Politisi Partai Golkar ini.

Irham juga menekankan bahwa hubungan antara Sumatera Utara dan Aceh tidak bisa dipisahkan secara sosial maupun budaya.

Menurutnya, masyarakat kedua provinsi telah lama hidup berdampingan dalam harmoni.

"Banyak masyarakat Aceh yang hidup dan berkarya di Sumut, dan sebaliknya. Hubungan emosional dan historis antara dua provinsi ini sangat kuat. Maka sangat disayangkan jika ada pihak-pihak yang mencoba memprovokasi dan membenturkan kepentingan daerah," tegas politisi senior itu.

Terkait adanya penolakan dari sebagian masyarakat dan pihak Pemerintah Aceh, Irham menganggapnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar, namun ia menegaskan bahwa solusi terbaik tetap harus ditempuh melalui jalur formal dan konstitusional.

"Kalau ada yang tidak sepakat, silakan tempuh jalur yang tersedia entah itu melalui DPR RI, Mahkamah Agung, atau permohonan revisi di Kemendagri. Tapi jangan sampai sentimen ini dipelihara dan dimanfaatkan untuk memecah belah. Jangan munculkan narasi-narasi separatis atau konflik horizontal," terang mantan Ketua KPU Sumut ini.

Irham juga menyambut positif rencana Kemendagri yang akan mempertemukan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut dalam waktu dekat guna membahas hal ini secara langsung dan damai.

"Ini langkah bijak. Mediasi dua gubernur adalah cara elegan untuk meredakan tensi. Kita semua harus ingat bahwa ini adalah keputusan pemerintah pusat, bukan inisiatif sepihak dari Pemprov Sumut. Justru setelah keputusan itu keluar, Sumut menawarkan kerja sama. Jadi kita harus tetap jaga semangat kebersamaan," pungkas Irham.

Irham menegaskan bahwa keutuhan NKRI harus menjadi landasan utama dalam melihat setiap dinamika batas wilayah.

Ia mengajak semua pihak, baik di Aceh maupun Sumut, untuk menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, demi menjaga keharmonisan antarprovinsi serta memperkuat persatuan bangsa. (**)